JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta kepada pemerintah untuk menambah alokasi anggaran tahun depan. Mereka menilai bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 102 triliun untuk mereka yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pagu indikatif anggaran Kementerian PUPR 2016 tidak mencukupi untuk membiayai program pembangunan infrastruktur. Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat mengatakan, ada beberapa anggaran pembangunan infrastruktur yang belum terpenuhi dari pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016. Salah satunya, anggaran pembangunan Jalan Trans Papua. "Tambahan anggaran yang kami minta Rp 20 triliun, ini untuk meneruskan Trans Papua, membangun delapan bendungan, program sejuta rumah, dan pangan," kata Basuki di Jakarta Jumat (22/5).
Kementerian PUPR minta anggaran naik Rp 20 T
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta kepada pemerintah untuk menambah alokasi anggaran tahun depan. Mereka menilai bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 102 triliun untuk mereka yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pagu indikatif anggaran Kementerian PUPR 2016 tidak mencukupi untuk membiayai program pembangunan infrastruktur. Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat mengatakan, ada beberapa anggaran pembangunan infrastruktur yang belum terpenuhi dari pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016. Salah satunya, anggaran pembangunan Jalan Trans Papua. "Tambahan anggaran yang kami minta Rp 20 triliun, ini untuk meneruskan Trans Papua, membangun delapan bendungan, program sejuta rumah, dan pangan," kata Basuki di Jakarta Jumat (22/5).
