KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan, capaian program 10 juta sambungan air minum ke rumah warga (SR) dalam RPJMN 2020 – 2024, baru terealisasi sekitar 10 persen dari target 10 juta sambungan tersebut. Direktur Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Yudha Mediawan mengatakan, pada tahun 2020 telah direalisasikan 1.018.312 SR. Hal ini didapat dari kontribusi Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Dana Alokasi Khusus (DAK) air minum dan hibah air minum. “Kalau capaian kita 1 juta SR tiap tahun untuk mencapai 10 juta sisa waktu sampai 2024 kita ada
gap kurang lebih 5 juta SR. Ini PR berat jadi kita harus melakukan upaya – upaya terobosan yang signifikan,” kata Yudha, Kamis (28/1).
Baca Juga: Siloam Hospital (SILO) anggarkan capex Rp 350 miliar, bakal dipakai apa? Ia menyatakan, pihaknya terus berkoordinasi dan berkomitmen dengan
stakeholder terkait untuk mencapai target tersebut. Pihaknya terus mendorong alternatif pembiayaan selain anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Jangan berfokus pada APBN atau APBD. Kita harus tangkap skema pembiayaan alternatif yang cerdas," ucap dia. Yudha mengatakan, investasi yang dibutuhkan untuk mengejar target 10 juta SR mencapai sekitar Rp 143 triliun, sedangkan dana yang disediakan APBN hanya sekitar 26 persen atau sekitar Rp 37 triliun hingga 2024. "Artinya, ada kesenjangan pendanaan sekitar Rp106 triliun, yang dimana harus dipenuhi dari pembiayaan alternatif (
creative financing), itu kolaborasi APBD, DAK, KPBU, pinjaman perbankan, dan lainnya," ucap dia. Yudha menyebut,
creative financing yang saat ini sedang banyak didorong salah satunya adalah menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendapatkan pendanaan pembangunan SR dan infrastruktur air minum. Ia menambahkan, saat ini Dana Alokasi Khusus (DAK) juga sudah bisa dialokasikan untuk keperluan konstruksi sistem penyediaan air minum.
Baca Juga: ESDM menjawab tudingan aktivitas pertambangan biang keladi banjir Kalimantan Selatan PDAM juga sudah dapat melakukan kredit investasi dari sektor perbankan. "Selain itu PDAM juga dapat mendapatkan pendanaan dari kegiatan
corporate social responsibilities (CSR) badan usaha di sekitar tiap-tiap PDAM," ujar dia.
Sedangkan untuk PDAM pada kategori sehat, Yudha mengatakan, dapat menggunakan skema
business to business, dimana PDAM sudah dapat bekerja sama langsung dengan PDAM lain. "Ke depan PDAM yang sudah sehat dapat membantu menangani di luar wilayah kerjanya," ujar dia. Selain itu, Yudha menyebut pihaknya menunggu adanya kemungkinan pendanaan program 10 juta SR dari lembaga pengelola investasi. Meski begitu, hal ini masih perlu perencanaan yang matang dan mesti berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Itu sebetulnya yang saya tunggu juga kalau itu skema itu bisa masuk lebih baik lagi, tinggal platformnya seperti apa untuk PDAM ini karena ini harus bicara juga dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Saya sangat menunggu, peluangnya kita lihat, saya sedang pelajari dulu itu,” tutur Yudha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tendi Mahadi