KONTAN.CO.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam lima tahun berturut-turut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hasil tersebut disampaikan dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Senin (8/7).

Hadir dalam acara tersebut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua BPK RI Isma Yatun, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Tinggi Lembaga Negara, dan kepala daerah di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Meskipun begitu, bukan berarti WTP adalah prestasi yang harus dipamerkan.

Menurut Presiden Jokowi, WTP merupakan kewajiban dalam pemanfaatan APBN dan APBD untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu audit agar anggaran digunakan untuk program yang bermanfaat.

“WTP bukan prestasi, tetapi WTP adalah kewajiban kita semua, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Kita harus merasa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Sehingga kita wajib menggunakan APBN dan APBD secara baik, serta mempertanggung jawabkan secara baik pula,” kata Presiden Jokowi.

Sejalan dengan itu, Presiden Jokowi menekankan pentingnya reformasi struktural guna mengembangkan inovasi serta menyelaraskan program yang sudah berjalan. Hal tersebut juga harus didukung sinkronisasi regulasi dalam melanjutkan penyederhanaan prosedur agar roda pemerintahan berjalan efektif.

“Saya berharap dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, sekaligus fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Menteri Basuki turut menyampaikan apresiasi kepada BPK karena konsisten menerapkan tata kelola yang transparan dan profesional dalam beberapa tahun terakhir.

“Profesional artinya sangat komunikatif, karena dengan komunikasi yang efektif dapat menyamakan persepsi antara Auditor dan Auditi. Tidak sedikit hal-hal yang menjadi temuan pemeriksaan hanya karena perbedaan persepsi tersebut. Komunikasi akan meningkatkan reliability dan credibility dari hasil audit BPK,” kata Menteri Basuki.  

Sebagai informasi, Kementerian PUPR berhasil mempertahankan opini lima kali berturut-turut sejak tahun 2019. Ke depannya, Basuki menegaskan Kementerian PUPR terus berupaya melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Intern dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja untuk memberikan informasi berupa pertanggungjawaban yang transparan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Ridwal Prima Gozal