KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan per 1 November 2023 progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara telah mencapai 22,1%. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljon menjelaskan bahwa dalam periode 2020-2024 dukungan infrastruktur pembangunan IKN mencapai Rp 60,99 triliun untuk 85 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur dasar. "Dan progres fisiknya sekarang mencapai 22,1% karena terbagi menjadi dua batch," kata Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama komisi V DPR, RI, Senin (20/11).
Adapun rincian progres pembangunan IKN untuk tahap pertama (Tahun 2020-Maret 2023) sebesar Rp 24,53 triliun yang terdiri dari 40 paket pekerjaan dan telah terealisasi sebesar 53,2%.
Baca Juga: Pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN Ditargetkan Selesai Akhir 2024 Tahap pertama tersebut dilakukan pembangunan dasar seperti kantor-kantor pemerintahan, termasuk Istana Presiden hingga jalan tol. Sedangkan tahan dua (April-2024) sebesar Rp 36,46 triliun yang terdiri dari 45 paket pekerjaan dengan realisasi pembangunan sebesar 1,2%. "Batch 2 termasuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), infrastruktur air minum dan
land clearing di kawasan 1B dan 1C," terang Basuki. Kementerian PUPR pada tahun 2023 juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25,32 triliun untuk dukungan infrastruktur dasar di IKN. Adapun rinciannya adalah sebesar Rp 1,05 triliun dialokasikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air untuk pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, Intake Air Baku Sungai Sepaku, Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Embung Mentawir dan drainase utama.
Baca Juga: Pembangunan Fase 2A MRT Jakarta Dipastkan Selesai pada 2027 Secara Bertahap Selanjutnya, sebesar Rp 2,72 triliun dialokasikan kepada Ditjen Bina Marga untuk membangun Jalan Tol IKN, Jalan Kerja Logistik KIPP, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dan Sisi Barat, pembangunan Jalan Lingkar Sepaku, Jalan Akses Persemaian Mentawir, pembangunan (duplikasi) Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, Pembangunan Bandara VVIP IKN, dan pembangunan Dermaga Logistik. Sebesar Rp 11,30 triliun dialokasikan kepada Ditjen Cipta Karya untuk pembangunan Penataan Sumbu Kebangsaan I dan II, Penataan Sumbu Tripraja, Land Development Kawasan 1A, 1B dan 1C, Pembangunan Gedung Kantor Kemenko, Instalasi Pengolahan Air (IPA) beserta jaringannya, IPAL beserta jaringannya, dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
Baca Juga: Sudah Sampai Mana Pembangunan IKN? Selanjutnya, sebesar Rp 4,22 triliun dialokasikan kepada Ditjen Perumahan untuk membangun Hunian Pekerja Konstruksi, Rumah Tapak Jabatan Menteri dan Rumah Susun (Rusun) ASN dan Hankam. Terakhir, sebesar Rp 30 miliar dialokasikan kepada Ditjen Bina Konstruksi untuk Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di IKN, serta Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa di IKN. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Noverius Laoli
