KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya menargetkan penanganan kawasan kumuh dapat mencapai 10.000 hektare di tahun 2024.

Pemerintah berupaya melanjutkan penanganan permukiman kumuh dan penyediaan sarana prasarana dasar air bersih, sanitasi, persampahan, serta rumah layak huni. Hal ini sejalan dengan Peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD) tahun 2022.

Dalam penanganan itu, pemerintah turut mendapat dukungan kolaborasi dari beragam stakeholder yang mewakili unsur pentahelix, yakni Pemerintah pusat, provinsi, kota/ kabupaten, swasta, media, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat.

Secara nasional, penanganan kawasan kumuh yang dilakukan Kementerian PUPR selama 2020-2022 telah mencapai 7.257 hektare (ha) atau telah melebihi target sebesar 5.830 ha. Dengan target 10.000 ha tersebut, maka menyisakan sekitar 2.743 ha kawasan kumuh untuk ditangani.

Baca Juga: PUPR: Skema KPBU Tarik Minat Investor Asing Masuk di Proyek IKN

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan peringatan HHD-HKD bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan partisipasi dari berbagai pihak dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif, tanpa meninggalkan satu wilayah pun.

Menurutnya pembangunan perkotaan di Indonesia masih banyak dihadapkan pada tantangan-tantangan yang banyak tentang kemiskinan dan kekumuhan. Satu dari 10 penduduk Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

“Untuk itu, kolaborasi dari multi sektor dan multi aktor sangat perlu dilakukan untuk mewujudkan permukiman dan perkotaan Indonesia lebih baik,” kata Diana Kusumastuti dalam keterangan pers, Rabu (5/10).

Staf Khusus Presiden RI di Bidang Inovasi sekaligus Duta Pembangunan Berkelanjutan Billy Mambrasar mengatakan berdasarkan arahan Presiden yang tertuang pada Inpres No 4 Tahun 2020 terkait Pengurangan Kemiskinan Ekstrem, di mana yang targetnya saat ini 4% harus menjadi nihil di tahun 2024, termasuk target nihil untuk permukiman kumuh.

“Oleh sebab itu, dalam pekerjaan kami melakukan sosialisasi SDGs dan telah banyak best practices, di mana ternyata untuk mencapai goals no 11, yaitu Sustainable Cities and Communities hanya dapat dicapai apabila terjadi kolaborasi yang efektif antara semua pihak,” ujar Billy.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memaksimalkan kolaborasi multi sektor dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari