KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga terus melanjutkan pembangunan di bidang konektivitas, baik penyelesaian infrastruktur jalan dan jembatan yang sudah mulai dibangun maupun pemanfaatan dan preservasi infrastruktur yang sudah terbangun. Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, pada tahun 2023 Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp49,31 triliun, dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp8,73 triliun (17,71%) dan sisanya anggaran reguler untuk program konektivitas dan dukungan manajemen sebesar Rp40,58 triliun (82,29%). "Untuk mencapai target kemantapan jalan pada Renstra sebesar 96% dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp30 triliun. Sedangkan anggaran preservasi jalan dan jembatan untuk tahun 2023 hanya Rp22,97 triliun, maka prediksi kemantapan jalan yang dapat dicapai adalah sebesar 93,57%" kata Hedy pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, Selasa (24/1/2023).
Kementerian PUPR Targetkan Tingkat Kemantapan Jalan Nasional Tahun Ini Capai 93,57%
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga terus melanjutkan pembangunan di bidang konektivitas, baik penyelesaian infrastruktur jalan dan jembatan yang sudah mulai dibangun maupun pemanfaatan dan preservasi infrastruktur yang sudah terbangun. Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, pada tahun 2023 Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp49,31 triliun, dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp8,73 triliun (17,71%) dan sisanya anggaran reguler untuk program konektivitas dan dukungan manajemen sebesar Rp40,58 triliun (82,29%). "Untuk mencapai target kemantapan jalan pada Renstra sebesar 96% dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp30 triliun. Sedangkan anggaran preservasi jalan dan jembatan untuk tahun 2023 hanya Rp22,97 triliun, maka prediksi kemantapan jalan yang dapat dicapai adalah sebesar 93,57%" kata Hedy pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, Selasa (24/1/2023).