KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengusulkan penambahan anggaran tahun ini sebesar Rp 2,5 triliun. Seperti diketahui, saat ini alokasi anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 134,89 triliun.

Basuki mengatakan, usulan penambahan anggaran tersebut untuk mendukung upaya pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Nantinya, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah hal.

Diantaranya, perbaikan tanggul, normalisasi dan pemeliharaan sungai, revitalisasi drainase jalan nasional, perbaikan lereng dan jembatan, pengerasan bahu jalan, sanitasi pedesaan, pembangunan rumah khusus dan bantuan stimulan perumahan swadaya.

“Kami sedang mengusulkan tambahan Rp 2,5 triliun lagi, ini yang belum masuk DIPA, baru dibahas dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan,” kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (17/3).

Basuki mengatakan, kementeriannya pada tahun anggaran 2021 semula mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 149,81 triliun. Kemudian, setelah refocussing anggaran sekitar Rp 17 triliun, anggaran menjadi Rp 131,81 triliun. Selanjutnya, terdapat pagu revisi anggaran menjadi Rp 134,89 triliun.

Baca Juga: Kementerian ESDM bakal gandeng Kementerian PUPR untuk menyerap FABA PLTU

“Hingga Selasa 16 Maret 2021, progres penyerapan anggaran mencapai Rp 20,63 triliun atau 15,29 persen dengan progres fisik mencapai 16,88 persen,” ujar dia.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan, refocussing atau penajaman program dilakukan untuk perluasan program padat karya yang semula sebesar Rp 12,18 triliun menjadi Rp 23,24 triliun. Hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk memperluas anggaran program padat karya untuk menyerap lapangan pekerjaan.

Basuki menyebut, program padat karya terdiri dari empat bidang. Pertama, sektor sumber daya air dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7,15 triliun. Kedua, sektor jalan dan jembatan sebesar Rp 6,09 triliun. Ketiga, sektor permukiman sebesar Rp 5,29 triliun. Keempat, sektor perumahan sebesar Rp 4,11 triliun. “Diharapkan dapat menyerap 1,23 juta tenaga kerja,” tutur Basuki.

Anggota Komisi V DPR, Sungkono meminta Kementerian PUPR untuk mengoptimalkan program padat karya. Program tersebut harus bisa meningkatkan pendapatan asli masyarakat terdampak pandemi covid-19.

“Karena saat ini penting jangan sampai belanja modal lebih besar daripada belanja langsung nya karena ini tujuannya kan untuk mengangkat ekonomi masyarakat. Karena rakyat sekarang butuh pekerjaan dalam rangka menjaga eksistensi hidup mereka, harus benar – benar dirasakan betul oleh masyarakat kita,” ujar Sungkono.

Selanjutnya: Kementerian PUPR targetkan Tol Jakarta–Cikampek II Selatan seksi 3 rampung maret 2022

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .