KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemensos) mengeluhkan masih banyaknya pemerintah daerah yang jarang memperbaharui data terkait keluarga penerima manfaat (KPM) terhadap program bantuan pangan non tunai (BPNT). 

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, saat ini Kemensos mencatat ada sekitar 120 kabupaten kota yang pemerintah daerahnya tidak memperbarui data. "Untuk data ini kita selalu proaktif kepada pemda-pemda yang jarang update bahkan ada juga yang belum pernah update sama sekali," katanya di Hotel Pullman, Senin (28/1). 

Pasalnya, masalah data ini sangat berkaitan dengan penerima bantuan yang tepat sasaran. Maka itu, ia akan terus mendorong Pemda langsung maupun lewat Kementerian Dalam Negeri untuk hal ini.  Bahkan Agus berharap ada sanksi yang bisa dikenakan Kepala Daerahnya yang jarang memperbaharui data ini.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi ZA Dulung menambahkan, 120 daerah yang jarang update itu mayoritas berada di luar pulau Jawa. Pihaknya pun sudah berkali-kali mengingatkan kepada kepala daerah untuk memperbaharui data. Meski begitu, ia memaklumi pihaknya terlambat untuk memperhatikan soal data ini. 

"Soal data ini kan baru tahu lalu, dan kita awal-awal tidak aware, tapi kalau kemiskinannya sudah satu digit seperti ini tidak bisa kalau tidak pakai data yang bagus," jelas dia.

Menurutnya, kalau datanya tidak bagus maka penurunan kemiskinan tidak bisa bisa signifikan. Sebaliknya, bila datanya selalu diupdate maka bantuan pemerintah akan lebih tepat sasaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli