KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) kepada 1.570 transmigran yang tersebar di sejumlah kawasan transmigrasi. Total lahan yang disertipikasi dalam penyerahan tersebut mencapai 2.270 bidang.

Penyerahan sertifikat dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom yang terpusat di Gedung Makarti, kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).

Para penerima SHM berasal dari kawasan transmigrasi di Kabupaten Nagekeo, Sumba Timur, Sumba Barat, dan Malaka di Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Lahat di Sumatera Selatan; Toli-Toli di Sulawesi Tengah; Luwu Timur di Sulawesi Selatan; serta Rejang Lebong di Bengkulu.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Per Oktober Capai Rp 1.796,8 Triliun, Target Kurang Rp 514 Triliun

Sejumlah transmigran mengaku lega karena lahan yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun akhirnya memiliki kepastian hukum.

Masa penantian para penerima sertifikat tersebut berkisar antara tujuh hingga 26 tahun. Bahkan, ada transmigran yang menunggu hingga 35 tahun untuk memperoleh SHM.

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan, penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari realisasi program Trans Tuntas.

Program ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum atas status tanah sekaligus menyelesaikan persoalan agraria di kawasan transmigrasi.

“Program ini merupakan turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujar Viva Yoga dalam keterangannya.

Menurut Viva, 1.570 transmigran yang menerima sertifikat dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari capaian program sertipikasi lahan Kementrans.

Selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, program Trans Tuntas telah mensertipikasi 16.835 bidang tanah milik 12.268 transmigran.

Baca Juga: Kualitas SDM Lokal Menjadi Penopang Daya Saing Wisata Labuan Bajo

Viva mengatakan, kepemilikan SHM dapat meningkatkan nilai ekonomi lahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi transmigran yang telah lama tinggal dan mengembangkan kehidupan di kawasan tersebut.

Ia menyebut, para transmigran sebagai Patriot Bangsa karena bersedia meninggalkan kampung halaman untuk membangun kehidupan di wilayah baru.

Mereka mengolah lahan yang diberikan pemerintah hingga menjadi sumber penghidupan dan mendorong perkembangan kawasan transmigrasi.

“Perjuangan berat dan kesabaran yang mereka jalani mampu mengubah tidak hanya hidup transmigran, tetapi juga kawasan yang ditempati,” ujarnya.

Menurut Viva, sejumlah kawasan transmigrasi yang sebelumnya belum berkembang kini tumbuh menjadi pusat kegiatan ekonomi serta sentra produksi tanaman pangan dan perkebunan. Kawasan tersebut juga dinilai memiliki peran dalam mendukung program swasembada pangan.

Baca Juga: Kalah dari Vietnam, Biaya Produksi di Indonesia Disebut Dua Kali Lebih Mahal

Viva menambahkan, penyelesaian sertipikasi lahan transmigran membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Kementrans bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Menurut dia, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antarlembaga menjadi faktor penting untuk mempercepat penyelesaian sertipikasi lahan di kawasan transmigrasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News