KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Transmigrasi memfokuskan kebijakan tahun 2025–2026 pada dua program utama, yakni Trans Tuntas dan Transmigrasi Patriot. Kedua program ini menjadi instrumen penyelesaian lahan transmigrasi dan percepatan pembangunan ekonomi kawasan berbasis sumber daya manusia.

Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyatakan Trans Tuntas diarahkan untuk menuntaskan persoalan lahan transmigrasi yang tertunda selama puluhan tahun. Sepanjang 2025, pemerintah telah menerbitkan lebih dari 13.000 sertifikat hak milik (SHM) bagi transmigran. “Bagi kami, sertifikat tanah bukan sekedar dokumen, tapi kepastian hukum, keterangan hidup, dan modal ekonomi rakyat,” kata Iftitah dalam town hall meeting di Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Baca Juga: Batas Garis Kemiskinan Naik, BPS: Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Rp 3,05 Juta/Bulan

11.11, Kontan Digital Diskon 60% Pakai Subscribe with Google

Selain sertifikasi, Kementerian Transmigrasi juga menginventarisasi 72 bidang hak pengelolaan lahan (HPL)dengan total luas sekitar 300.000 hektare dari total potensi 3,1 juta hektare lahan transmigrasi. Dari jumlah tersebut, 22.000 hektare telah dilakukan valuasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan nilai sekitar Rp3,1 triliun.

Program kedua, Transmigrasi Patriot, difokuskan pada penguatan kapasitas ekonomi kawasan melalui pendampingan dan riset terapan. Pada 2025, kementerian mengirim 2.000 peneliti dan mahasiswa yang tergabung dalam 400 tim ekspedisi patriot ke 154 kawasan transmigrasi

“Tanpa pendampingan, transmigrasi hanya akan berada di angka-angka saja. Dengan pendampingan, transmigrasi menghadirkan kesejahteraan nyata,” ujar Iftitah.

Memasuki 2026, fokus Transmigrasi Patriot bergeser ke pendampingan masyarakat dan penyiapan investasi. Pemerintah menyiapkan penugasan sekitar 1.000 sumber daya manusia unggul melalui skema beasiswa S2 Patriot dengan masa pengabdian di kawasan transmigrasi.

Selain jalur akademik, Kementerian Transmigrasi juga menyiapkan sekolah vokasi bagi masyarakat lokal di kawasan transmigrasi. Lulusan program Patriot akan dilibatkan sebagai pengajar dan pendamping ekonomi lokal.

Pada 2026, Trans Tuntas ditargetkan menerbitkan 11.288 bidang SHM di 61 lokasi transmigrasi, serta menginventarisasi 217.043 hektare HPL di 50 lokasi yang tersebar di 13 provinsi. Pemerintah juga memprioritaskan pelepasan 19 lokasi transmigrasi yang berada di dalam kawasan hutan untuk penyelesaian kepastian hukum lahan.

Baca Juga: Bantuan Pangan Beras dan MinyaKita Bakal Kembali Disalurkan pada Februari-Maret

Selanjutnya: Hyundai Targetkan Raih Lebih Dari 2.000 SPK di Gelaran IIMS 2026

Menarik Dibaca: NotebookLM Android: Buat Video dan Infografis Cuma dengan AI Google

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News