JAKARTA. Rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, di Karawang, Jawa Barat kembali mencuat. Kali ini dipicu sepucuk surat tertanggal 16 Januari 2015 yang dikirim Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam salinan surat yang dimiliki KONTAN, bos di Kementerian Perhubungan (Kemhub) itu minta agar proyek Cilamaya kembali jadi salah satu proyek prioritas dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Alasan Jonan, pertama pada 2020, kapasitas layanan petikemas di Terminal Kalibaru, Jakarta tak lagi memadai. Dalam jangka pendek, layanan petikemas yang diperkirakan mencapai 10,21 juta TEUs masih bisa diakomodasi pengembangan terminal Kalibaru.

KB Bank dan Indonesia Eximbank Jalin Sinergi Untuk Perkuat Pembiayaan Ekspor Nasional

Dengan pertumbuhan bisnis yang terjadi saban tahun, "Dalam jangka menengah panjang akan membutuhkan tambahan kapasitas 7,5 juta TEUs," kata Jonan dalam surat tersebut.

Kedua, pembangunan Pelabuhan Cilamaya juga bisa menekan biaya logistik. Pasalnya, Cilamaya berlokasi di pusat industri manufaktur yang ada di kawasan industri Cikarang serta Karawang.

Ketiga, pembangunan pelabuhan Cilamaya bisa mengatasi kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab, keberadaan pelabuhan itu bisa menggeser sebagian lalu lintas angkutan berat ke luar Jakarta Efeknya, ini bisa menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Berdasarkan evaluasi yang telah kami lakukan, pengoperasian pelabuhan Cilamaya layak dibangun menggunakan pembiayaan murni swasta 100%," imbuh Jonan.

Permintaan Jonan ini sudah tentu akan mencuatkan kembali pro dan kontra atas pembangunan Cilamaya. Apalagi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas sebelumnya juga menandaskan proyek Cilamaya harus dikaji ulang.

Pembangunan Pelabuhan Cilamaya akan bersinggungan dengan pipa migas Pertamina. Jika dibangun, Pertamina bisa merugi Rp 130 triliun. Sebab, pemindahan pipa migas juga diikuti pemindahan anjungan minyak Pertamina.

Kedua, megaproyek yang menelan dana Rp 130 triliun ini dapat menggilas lahan pertanian produktif di kawasan Karawang, Jawa Barat. "Tapi, saya terus terang belum tahu soal surat Pak Jonan ke Presiden," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago ke KONTAN (3/2).

Kini, keputusan pembangunan Pelabuhan Cilamaya dilanjutkan atau tidak ada di tangan Presiden Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News