JAKARTA. Meski masih ada keberatan, penerapan Peraturan Menteri (PM) Nomor 32 Tahun 2016 mengenai taksi online yang sudah direvisi tetap akan dilaksanakan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto, menegaskan, pelaksanaannya tetap berjalan mulai 1 April 2017."Kalau dilihat dari schedule sudah jelas, bulan masa sosialisasi sudah, revisi sudah, uji publik sudah. Ini memang bukan untuk kepentingan orang per orang atau kelompok, tapi ini kepentingan bersama. Semua perusahaan penyedia jasa taksi online, harus mematuhi regulasi tersebut," kata Pudji dalam siaran resminya, Selasa (21/3).Pernyataan ini sekaligus menjadi tanggapan Kemenhub terkait adanya keberatan dari Uber, Grab, dan Go-Jek beberapa waktu lalu.
Kemhub berlakukan regulasi taksi online 1 April
JAKARTA. Meski masih ada keberatan, penerapan Peraturan Menteri (PM) Nomor 32 Tahun 2016 mengenai taksi online yang sudah direvisi tetap akan dilaksanakan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto, menegaskan, pelaksanaannya tetap berjalan mulai 1 April 2017."Kalau dilihat dari schedule sudah jelas, bulan masa sosialisasi sudah, revisi sudah, uji publik sudah. Ini memang bukan untuk kepentingan orang per orang atau kelompok, tapi ini kepentingan bersama. Semua perusahaan penyedia jasa taksi online, harus mematuhi regulasi tersebut," kata Pudji dalam siaran resminya, Selasa (21/3).Pernyataan ini sekaligus menjadi tanggapan Kemenhub terkait adanya keberatan dari Uber, Grab, dan Go-Jek beberapa waktu lalu.