KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan di tahun ini mempersiapkam angkutan laut perintis guna mendukung konektivitas antar wilayah dan mendorong peningkatan perekonomian nasional.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut  Wisnu Handoko mengatakan, keberadaan angkutan laut perintis terutama dalam memberikan pelayanan mobilitas penduduk dan pemenuhan bahan-bahan pokok pada daerah-daerah terpencil memiliki peran besar terhadap konektivitas dan pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia.

"Tahun 2019 ini, Ditjen Perhubungan Laut terus melakukan efisiensi baik sisi anggaran maupun dari sisi penentuan trayek kapal perintis,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (9/1).

Kemhub lewat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya meningkatkan pelayanan angkutan laut perintis guna terus meningkatkan konektivitas antara pulau di wilayah Indonesia serta meningkatkan perenomian dan kesejahteraan di daerah-daerah yang belum terdapat pelayaran komersial.

Dari data yang ada, pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut penyelenggaraan pelayaran perintis pada tahun 2017 terdapat 96 trayek dan 481 pelabuhan singgah dengan anggaran Rp 943,992 milyar.

Sementara di tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 113 trayek dan 498 pelabuhan singgah dengan total anggaran Rp 1,102 triliun, dimana 46 trayek dilayani oleh PT Pelni melalui penugasan dan 67 trayek dilayani oleh perusahaan swasta melalui pelelangan umum.

Kemudian di 2019 ini, Pemerintah menetapkan 113 trayek dengan rincian 46 trayek dioperasikan oleh PT Pelni dan 67 trayek dioperasikan oleh swasta dengan total anggaran sebesar Rp. 1,077 triliun termasuk anggaran docking.

Terkait dengan hal ini, Wisnu menjelaskan ke depan penyelenggaraan pelayaran printis harus bisa berjalan lebih efisien dan inovatif, dengan harapan jika pelayaran perintis bisa lebih efisiensi tentunya akan meningkatkan produktivitas dan mendorong pembiayaan penyelenggaraan angkutan laut perintis yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.

Untuk itu perlu ada evaluasi trayek-trayek yang seharusnya sudah dapat ditingkatkan menjadi komersil atau trayek-trayek yang masih perlu ditingkatkan, bahkan bila perlu ada trayek-trayek yang tidak perlu diadakan lagi atau dihapus dengan berbagai pertimbangan yang rasional dan transparan.

“Jangan sampai ada trayek perintis yang tingkat okupansinya sudah di atas 60% tetapi masih mendapat subsidi penuh dari pemerintah. Selain itu, jangan juga terus memaksakan dilayani kapal perintis padahal trayek tersebut okupansinya selalu di bawah 10% sehingga dana subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak efektif dan efisien,” jelas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi