KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemhub) merekomendasikan pembatasan moda transportasi di wilayah Jabodetabek.

Langkah tersebut diajukan dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan virus corona (Covid-19). 

Hal itu disampaikan dalam Surat Edaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) nomor 5 tahun 2020.

Puncakbaru Jayatama Tampilkan Inovasi Eksplorasi Interaktif di Minerba Convex 2025

Baca Juga: Cegah covid-19, transportasi di Jabodetabek dibatasi

"Surat Edaran tersebut bertujuan memberikan rekomendasi kepada daerah apabila sudah dikategorikan sebagai daerah yang diperkenankan untuk melakukan PSBB dapat melakukan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk  mengurangi pergerakan orang dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19," ujar Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Adita Irawati saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (1/4).

Sebelumnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2020 mengenai PSBB. Daerah yang melakukan PSBB harus mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Setelah mendapat status PSBB daerah di Jabodetabek dapat menggunakan SE BPTJ sebagai pedoman.

Berdasarkan SE BPTJ tersebut terdapat pembatasan untuk seluruh moda transportasi. Baik kereta commuter line, MRT, LRT, transjakarta hingga trans Jabodetabek.

Baca Juga: Penyesuaian harga gas untuk sektor industri, PGAS tunggu aturan turunan

Selain itu, ada penghentian sementara untuk bus antar kota dalam provinsi dan bus antar kota antar provinsi dari dan ke wilayah Jabodetabek. Selain itu terminal kelas A dan B yang melayani bus AKDP dan AKAP serta operasional perusahaan otobus juga dihentikan sementara.