JAKARTA. Menteri Perhubungan menginginkan pagu anggaran Kementerian Perhubungan pada 2018 mencapai Rp 50 triliun. Pasalnya, tahun depan, ada dua program prioritas Kemenhub, yakni terkait konektivitas di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal, serta terkait transportasi perkotaan.

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja Anggaran Kemenhub tahun 2018, Kamis (16/2). Anggaran tersebut lebih tinggi dari anggaran Kemenhub tahun ini yakni Rp 45,9 triliun.

Budi meminta agar penganggaran tersebut dilakukan dengan menggunakan filosofi “Money Follow Program” sehingga program yang diusulkan merupakan program pilihan yang benar-benar strategis dan menjadikan daya serap anggaran lebih baik. Money Follow Program adalah anggaran dialokasikan untuk program prioritas yang ditentukan bersama.

Lebih lanjut Menhub Budi mengungkapkan, dari hasil kunjungannya ke daerah-daerah, ia melihat masih banyak proyek itu hanya semata-mata mengejar proyek saja tanpa program yang jelas. Akhirnya banyak proyek yang tidak selesai-selesai dan pada ujungnya membuat daya serap anggaran tidak maksimal.

Mendatang, Menhub meminta jajaranya dan pemerintah daerah agar menyusun anggaran terhadap program-program yang benar-benar strategis sehingga dapat segera diselesaikan dalam waktu yang tidak lama.

“Bagi proyek-proyek yang sangat penting, yang tadinya direncanakan dalam 3, 4 atau 5 tahun selesai, kita percepat menjadi satu atau dua tahun. Sebaliknya, proyek-proyek yang kurang begitu penting yang sudah dibangun dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih panjang. Lebih baik kita hanya punya 50 program yang efektif, daripada punya 1.000 program tetapi tidak efektif,” kata Budi dalam keterangan resminya, Kamis (16/2).

Jika cara Money Follow Program ini benar-benar dijalankan, Budi yakin, daya serap Kementerian Perhubungan akan menjadi lebih baik.

“Sebelumnya kan di bawah 70%. Tahun 2016, sudah mendekati 90%. Tahun 2017 kita harapkan sudah di atas 90%, bahkan tahun 2018 kalau program-program itu nyata bahkan penyerapan itu di atas 95%,” ujarnya.

Dia menambahkan, sebetulnya banyak sekali inisiatif-inisiatif dari Pusat maupun Daerah terkait pengembangan infrastruktur transportasi, namun kendalanya APBN yang dimiliki Pemerintah terbatas.

Untuk menyiasati hal itu, Budi meminta kepada pengelola anggaran di Pusat (Kemenhub) maupun di daerah untuk melibatkan sektor swasta untuk ikut berinvestasi. Dengan begitu, dana APBN bisa dialihkan untuk menangani pengembangan untuk daerah-daerah terpencil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia