KONTAN.CO.ID - Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang diukur dengan gini ratio semakin menurun tanpa dibarengi dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di tahun 2019 mendatang, pemerintah menargetkan, tingkat kemiskinan turun menjadi di bawah 10% dan gini ratio turun menjadi 0,37-0,38. Tahun ini sendiri pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkirakan tingkat kemiskinan dan gini ratio masing-masing sebesar 10,4% dan 0,39. Sementara di tahun 2018 mendatang, tingkat kemiskinan dan gini ratio ditarget masing-masing 9,5%-10% dan 0,38. Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, membaiknya kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat dengan kemiskinan berlebih (
extreme poverty) menjadi hal penting. Sebab, jika masyarakat tersebut bisa keluar dari
extreme poverty maka akan membantu penurunan ketimpangan.
Selama 16 tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,3%. Selama itu pula, persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia menunjukkan tren yang menurun dari 19,1% pada September 2000 hingga 10,6% pada Maret 2017. Berbeda dengan gini ratio sempat mengalami kenaikan pesat dua kali selama periode itu, yaitu di tahun 2006 dan 2011, di atas 0,4. Padahal, periode di tahun 2006 dan 2011, ekonomi Indonesia tengah tumbuh tinggi. Misalnya di 2011 karena kenaikan harga komoditas. "Ketika pertumbuhan ekonomi membaik atau cenderung tinggi, gini rationya memburuk. Artinya perbaikan ekonomi belum diikuti oleh pemerataan," kata Bambang dalam acara Forum Merdeka Barat bertajuk di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (8/9). Menurut Bambang, ketimpangan tersebut terjadi karena jumlah penghasilan penduduk miskin bertambah, tetapi kenaikan penghasilan penduduk kaya lebih besar. Ketimpangan di perkotaan juga lebih tinggi dibandingkan di pedesaan lantaran jumlah penduduk yang berada di bawah pertumbuhan pengeluaran rata-rata per kapita penduduk di perkotaan lebih besar dibanding di pedesaan. Oleh karena itu, "kalau mau gini rasio turun, bereskan dulu ketimpangan yang diperkotaan," tambahnya. Bambang bilang, basis data terpadu menjadi hal utama untuk mengatasi kemiskinan. Basis data terpadu, yang memuat individu karakteristik anggota rumah tangga yang mencakup 40% penduduk kelompok pendapatan terbawah, akan menentukan tepat sasaran atau tidaknya program pemerintah. Lebih lanjut menurutnya, basis data terpadu saat ini telah dirampungkan pemerintah dan digunakan dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH). Meski demikian, data tersebut tetap memerlukan evaluasi dan verifikasi dari waktu ke waktu, mengingat kondisi masyarakat bisa berubah-ubah. "Setiap tahun menurut saya harus ada verifikasi. Contoh, mungkin ada masyarakat yang tidak ter-cover. Misalnya, akta kelahiran atau yang tinggal di tempat yang terisolasi. Tetap harus ada penyempurnaan," ujarnya.
Sementara untuk menurunkan angka ketimpangan, dilakukan pemerintah melalui lima upaya. Pertama, meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan publik, salah satunya dengan mendorong anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur layanan dasar. Kedua, mengurangi beban pengeluaran penduduk kurang mampu melalui bantuan pangan beras atau pangan bernutrisi, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perumahan, hingga bantuan tunai bersyarat. Ketiga, menciptakan pekerjaan produktif. Keempat, memperkuat basis ekonomi rakyat dengan memperkuat industri kecil di sektor strategis dan memperluas akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ke fasilitas kredit. Kelima, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengurangan kesenjangan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto
