KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus mendorong kemitraan strategis antara BUMN dan Usaha Menegah Kecil dan Mikro (UMKM). Utamanya dalam keberpihakan BUMN untuk mendukung UMKM.

Erick menyebut keberpihakan kepada UMKM sesuai dengan Instruksi Presiden yang selalu menekankan bahwa basis pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah ekonomi kerakyatan. 

Erick menegaskan komitmen BUMN dalam mengedepankan UMKM mendapatkan porsi besar tanpa menafikan peran perusahaan-perusahaan besar yang menjadi pemain global.

"Jadi ada keseimbangan dan kesinambungan. Ekonomi kita ini perlu keseimbangan seperti membuat kopi, ada kopi, air panas, gula, diaduk supaya merata dan enak. Ekonomi yang kita bangun pun harus seimbang," ucap Erick seperti dikutip dari siaran pers Kementerian BUMN.

Baca Juga: IKA Unpad: Derasnya Investasi Harus Juga Tumbuhkan UMKM

Dalam risetnya bertajuk "Dampak Ekonomi dan Sosial Penyaluran KUR di Masa Pandemi" BRIN memperkirakan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) melalui BRI memiliki kontribusi besar dalam menyerap 32,1 juta lapangan kerja.

Rencana pemerintah yang ingin memberdayakan UMKM dinilai Pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Boyke Rudy Purnomo patut diapresiasi. Sebab pengusaha UMKM di Indonesia sudah terbukti tanguh dalam menghadapi krisis yang terjadi. Banyak pengusaha UMKM Indonesia yang bisa bertahan bahkan sejak krisis moneter 1998 hingga krisis multi dimensi akibat Covid-19.

"Kunci dari bisa bertahannya pengusaha UMKM karena social capital yang kuat. Jika social capital ini dapat disinergikan dengan BUMN, tentu saja akan menjadi menjadi daya ungkit yang cukup besar untuk recovery perekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19. Namun jika tidak disinergikan maka ekonomi kita tidak memiliki daya tawar yang tinggi di pasar global,"ungkap Boyke.

Langkah Erick dan bank Himbara untuk menambah kredit ke pengusaha UMKM merupakan bukti nyata keberpihakan negara. Namun bantuan dana tersebut tidaklah cukup. Karena jumlah yang sangat banyak dan spektrum pengusaha UMKM sangat luas, tentu permasalahan yang terjadi tidak sama. Sehingga intervensi yang dilakukan BUMN harus sesuai dengan permasalahan yang terjadi di UMKM. Jika intervensi tidak sesuai dengan permasalahan, maka keberpihakan BUMN ke UMKM hanya sekadar selogan.

Lanjut Boyke, peran Erick untuk mengorkestrasikan UMKM dan BUMN sangat kritikal. Terlebih lagi BUMN diberikan mandat oleh UU untuk berperan sebagai kepanjangan tangan Negara dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. 

Sehingga tugas utama Menteri Erick dan BUMN saat ini adalah membina serta menjadikan UMKM mitra bisnis strategis. Sehingga tugas utama BUMN sebagai badan usaha yang mencari keuntungan dapat sejalan dengan bisnis UMKM.

Baca Juga: Kadin Indonesia Gandeng 6 Perusahaan Terbuka untuk Mengakselarasi Net Zero Hub

Kini yang dibutuhkan adalah menjadikan UMKM sebagai mitra strategis untuk memperkuat rantai pasok BUMN. Jika rantai pasok sesuai dengan kegiatan usaha BUMN, maka kelangsungan UMKM dapat terus terjaga. Sehingga kehadiran UMKM di BUMN tak sekadar menjadi beban. Tetapi bersama-sama tumbuh untuk membangun ekonomi Indonesia.

"Menteri Erick dan BUMN dapat memiliki peran aktif untuk mensinergikan yang apik antara UMKM dan BUMN. Menjadikan mitra bisnis BUMN akan membuat harga diri UMKM meningkat. Momentum tersebut harus dimanfaatkan agar UMKM dapat memperkokoh perekonomian Nasional. Sehingga pendekatan tak sekadar kucuran dana CSR atau kredit UMKM,"kata Boyke.

Jika Menteri Erick mampu mensinergikan dan menjadikan UMKM mitra bisnis strategis BUMN, maka akan membuat perekonomi Nasional tumbuh dan semakin tangguh. Dengan menjadikan UMKM mitra bisnis strategis BUMN, dipercaya perekonomian Nasional dapat tumbuh 1%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli