KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih gencar mencetak Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka menjalankan strategi frontloading untuk pembiayaan defisit anggaran di tahun 2019. Besarnya penerbitan surat utang di awal tahun ini sejalan dengan antisipasi terhadap potensi ketidakpastian yang masih besar di sisa tahun 2019 ke depan.

Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemkeu) realisasi penerbitan SBN neto per 23 Januari 2019 telah mencapai Rp 102,66 triliun. Realisasi tersebut memenuhi sekitar 26,39% dari target penerbitan SBN neto yang dipatok Rp 388,96 triliun sepanjang tahun ini.

Realisasi penerbitan SBN neto pemerintah ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Per 31 Januari 2018, nilai SBN neto yang direalisasikan pemerintah hanya sebesar Rp 53,38 triliun atau 12,88% dari target penerbitan SBN neto tahun lalu yang mencapai Rp 414,42 triliun.

Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemkeu Loto Srinaita Ginting menjelaskan, pemerintah masih melakukan strategi frontloading di awal tahun ini. Sepanjang paruh pertama 2019, penerbitan SBN diproyeksi mencapai 50% - 60% dari target SBN bruto yang sebesar Rp 825,7 triliun.

"Di tahun ini, masih terdapat ketidakpastian di pasar keuangan global seperti perang dagang, harga minyak dunia, dan kenaikan Fed Fund Rate," ujarnya.

Oleh karena itu, frontloading dianggap sebagai strategi yang tepat untuk mengantisipasi ketidakpastian tersebut. Awal tahun, menurutnya, kondisi pasar menunjukkan perbaikan sehingga menjadi waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menerbitkan surat utang.

Data DJPPR juga membeberkan, rata-rata jumlah penawaran yang masuk dalam lelang  SBN per 15 Januari 2019 mencapai Rp 38,31 triliun per lelang, dengan rata-rata total nominal yang dimenangkan sebesar Rp 18,01 triliun per lelang.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata jumlah penawaran yang masuk dalam lelang SBN per 15 Januari 2018 lalu, yakni Rp 27,87 triliun per lelang, dengan rata-rata total nominal yang dimenangkan sebesar Rp 12,15 triliun per lelang.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah juga terus memerhatikan dan mengantisipasi kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri dalam rangka pembiayaan defisit anggaran 2019. Terutama dalam mengantisipasi potensi peningkatan cost of fund seiring dengan tren suku bunga acuan global maupun dalam negeri yang masih meningkat.

"Dari luar negeri, seperti The Fed, sudah menaikkan suku bunga dan Bank Indonesia juga melakukan adjustment. Kami tentu harus melakukan strategi bagaimana mendapatkan pendanaan yang paling aman dan paling murah," ujar Sri Mulyani Selasa (29/1) lalu.

Selain mengantisipasi kondisi pasar, pemerintah juga melakukan diversifikasi instrumen dan terus memperdalam pasar domestik dengan menambah basis investor. Hal ini terlihat dari rencana pemerintah untuk melakukan penerbitan SBN untuk ritel sebanyak sepuluh kali dalam setahun ini.

"Kita sekarang masuk ke ritel juga karena kami ingin meningkatkan basis investor dari SUN. Kalau basis investor makin luas, terutama di kelompok milenial, maka kita sudah membuat komunitas investor di Indonesia lebih kuat sehingga tidak mudah terombang ambing apabila ada sentimen global," tutur Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli