KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyesalkan dan prihatin atas kembali tertangkapnya pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami mengapresiasi KPK yang berkomitmen bekerja sama dengan kami untuk pemberantasan korupsi dan perilaku pegawai kementerian keuangan yang tidak sesuai ketentuan berlaku,” ujar Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati, Kamis (4/10).

Selain itu, Sumiyati juga mengimbau masyarakat dan wajib pajak agar dapat melaporkan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kementerian keuangan.

Ia menjelaskan bahwa Kemenkeu telah menyiapkan Whistleblowing System, sebagai sarana pelaporan tindak pelanggaran yang dikelola langsung oleh Itjen Kemkeu.

“Kepada wajib pajak dan masyarakat luas apabila pelanggaran yang dilakukan aparat Kemkeu dapat disampaikan kepada kami, melalui whistleblowing system,” terangnya

Sumiyati juga berjanji akan menindaklanjuti laporan-laporan tersebut, upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari aparat Kementerian Keuangan.

Sekadar informasi KPK telah menangkap lima orang dan tiga di antaranya kini telah menjadi tersangka terkait suap dalam proses pemeriksaan wajib pajak.

Tiga orang tersebut adalah LMB Kepala KPP Pratama Ambon, SR Supervisor pemeriksa pajak KPP Pratama Ambon, dan AL swasta CV AT.

KPK menyebutkan bahwa LMB diduga bersama-sama beberapa pegawai KPP Pratama Ambon menerima hadiah/janji dari swasta terkait wajib pajak pribadi/orang tahun 2016 senilai berkisar antara Rp 1,7- Rp 2,4 miliar.

Untuk meloloskan proses tersebut pihak KPP dan wajib pajak menyepakati nilai suap sebesar Rp 1,037 miliar. Suap tersebut dibayarkan secara bertahap dan terpisah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto