MANADO. Komposisi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) masih dianggap terlalu besar mengalir untuk belanja pegawai dibandingkan belanja modal dan infrastruktur. Oleh karena itu Wakil Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro berharap pemerintah daerah (Pemda) bisa melakukan efisiensi belanja pegawai. "Porsi belanja pegawai seharusnya jangan sampai dua kali lipat belanja modal," kata Bambang dalam Rapat Koordinasi Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Gedung BI Manado-Sulawesi Utara, Senin (11/8). Adapun komposisi dana untuk belanja pegawai sebesar 46%, kemudian untuk belanja barang sebesar 20%, serta belanja untuk modal sebesar 24%. "Ke depan, belanja modal harus naik, namun kegiatannya bukan untuk kepemerintahan melainkan infrastruktur demi kepentingan publik," tambahnya. Misalnya belanja untuk pembangunan infrastruktur di Manado seperti pembangunan jalan bebas hambatan (tol) dari Manado ke Belitung yang akan diusulkan pada rekomendasi 100 hari terakhir kerja Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kemkeu: Pemda harus turunkan porsi belanja pegawai
MANADO. Komposisi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) masih dianggap terlalu besar mengalir untuk belanja pegawai dibandingkan belanja modal dan infrastruktur. Oleh karena itu Wakil Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro berharap pemerintah daerah (Pemda) bisa melakukan efisiensi belanja pegawai. "Porsi belanja pegawai seharusnya jangan sampai dua kali lipat belanja modal," kata Bambang dalam Rapat Koordinasi Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Gedung BI Manado-Sulawesi Utara, Senin (11/8). Adapun komposisi dana untuk belanja pegawai sebesar 46%, kemudian untuk belanja barang sebesar 20%, serta belanja untuk modal sebesar 24%. "Ke depan, belanja modal harus naik, namun kegiatannya bukan untuk kepemerintahan melainkan infrastruktur demi kepentingan publik," tambahnya. Misalnya belanja untuk pembangunan infrastruktur di Manado seperti pembangunan jalan bebas hambatan (tol) dari Manado ke Belitung yang akan diusulkan pada rekomendasi 100 hari terakhir kerja Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.