KONTAN.CO.ID - CANBERRA. Kementerian Keuangan memperkuat hubungan antara Indonesia dan Australia melalui Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera).

Program tersebut menjadi wadah kedua negara berbagi isu perekonomian dan fiskal, antara lain kebijakan pendapatan dan perpajakan, reformasi struktural, pasar modal dan jasa keuangan serta ekonomi Internasional.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu Nufransa Wira Sakti menerangkan dalam pernyataan resminya, program tersebut disepakati oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kunjungannya ke Canberra, Australia, Senin (5/11).

Mengupas Visi Stuart Rogers untuk Masa Depan HSBC Indonesia

Sri Mulyani dan Australian Treasurer Josh Frydenberg MP menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang mencakup bidang kerja sama informasi kebijakan perekonomian antara Indonesia dan Australia ke depan.

Nurfransi merinci, beberapa hal yang menjadi cakupan dalam bidang kerja sama antara lain melalui kunjungan bilateral, konferensi/lokakarya, penelitian bersama, pertukaran informasi, magang/pertukaran pegawai, dan jadwal kerja sama tahunan.

Kedua negara ini akan memfasilitasi pertukaran dan pembagian informasi mengenai praktik kebijakan yang terbaik dan berbagi pengalaman teknis melalui Prospera.

Selain itu, melalui Prospera, sejumlah staf senior Treasury ditempatkan di kantor Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Kerja sama ini memperbaharui MoU sebelumnya yang ditandatangani tahun 2013, di mana Australian Treasurer dan BKF telah mengadakan dialog kebijakan ekonomi bilateral (Bilateral Economic Policy Dialogue/BEPD).

Setiap tahun, Treasury dan BKF mendiskusikan dan menentukan prioritas bersama atas keterlibatan dan kerja sama terkait kebijakan di tahun mendatang dan diadakan di lokasi yang bergantian. Topik yang dibahas dalam BEPD antara lain topik internasional, regional, maupun bilateral yang menjadi kepentingan bersama.

BPED tersebut melengkapi dialog kebijakan tingkat tinggi (high level policy dialogue/HLPD) yang telah dibentuk tahun 2006 yang dihadiri oleh Pemerintah Indonesia dan Australia serta lembaga penelitian dan fokus utamanya pada pengembangan kapasitas dan hubungan teknis.

Adapun, Sri Mulyani mengapresiasi komitmen pemerintah Australia melalui kerja sama ini. Pengalaman Australia yang dibagikan melalui kerja sama ini juga dianggap sangat membantu Indonesia dalam mengelola fiskal dan juga reformasi perpajakan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News