KONTAN.CO.ID - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan bahwa skema penyaluran subsidi elpiji secara tertutup masih perlu dikaji lebih dalam. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, distribusi tertutup elpiji 3 kilogram bersubsidi akan berlaku secara penuh di seluruh Indonesia pada 2018. Kepala BKF Suahasil Nazara mengatakan, kemungkinan untuk subsidi tertutup itu bisa dilakukan apabila Indonesia sudah punya data by name by address yang baik. Data penduduk by name by address saat ini menurutnya sudah digunakan untuk rastra dan program keluarga harapan (PKH). “Jadi data itu ada dan tentu bisa digunkanan. Tapi untuk dia digunakan di distribusi subsidi tertutup tentu perlu dikaji ulang lagi,” kata Suahasil di Yogyakarta, Kamis (24/8). Ia mengatakan, pengkajian ulang ini bukan berarti dilakukan dari nol melainkan dilihat apakah data by name by address itu bisa digunakan atau tidak dan berapa banyak masyarakat yang mau diberikan subsidi tersebut. “Berapa banyak yang mau diberikan? Dan setelah itu tetap perlu dikomunikasikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Kemkeu: Subsidi tertutup elpiji masih perlu dikaji
KONTAN.CO.ID - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan bahwa skema penyaluran subsidi elpiji secara tertutup masih perlu dikaji lebih dalam. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, distribusi tertutup elpiji 3 kilogram bersubsidi akan berlaku secara penuh di seluruh Indonesia pada 2018. Kepala BKF Suahasil Nazara mengatakan, kemungkinan untuk subsidi tertutup itu bisa dilakukan apabila Indonesia sudah punya data by name by address yang baik. Data penduduk by name by address saat ini menurutnya sudah digunakan untuk rastra dan program keluarga harapan (PKH). “Jadi data itu ada dan tentu bisa digunkanan. Tapi untuk dia digunakan di distribusi subsidi tertutup tentu perlu dikaji ulang lagi,” kata Suahasil di Yogyakarta, Kamis (24/8). Ia mengatakan, pengkajian ulang ini bukan berarti dilakukan dari nol melainkan dilihat apakah data by name by address itu bisa digunakan atau tidak dan berapa banyak masyarakat yang mau diberikan subsidi tersebut. “Berapa banyak yang mau diberikan? Dan setelah itu tetap perlu dikomunikasikan kepada masyarakat,” ujarnya.