KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkirakan defisit transaksi berjalan (CAD) di akhir 2018 akan menyentuh 3% dari produk domestik bruto (PDB). Padahal, pemerintah sempat mematok target CAD sepanjang tahun ini bisa berada di bawah 3% dari PDB.

"Angka pasti proyeksinya tanyakan Bank Indonesia saja. Tapi, CAD kemungkinan bisa sampai 3%," ujar Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemko Perekonomian Iskandar Simorangkir kepada Kontan.co.id, Rabu (19/12).

Hal tersebut tak lepas dari kondisi neraca perdagangan Indonesia per November lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, defisit neraca dagang naik menjadi US$ 2,05 miliar, dari sebelumnya US$ 1,82 miliar.

"Ketidakpastian global yang meningkat akibat trade war, kampanye negatif terhadap CPO kita di Eropa, dan kenaikan tarif impor CPO di India menyebabkan ekspor CPO dan barang-barang lainnya mengalami penurunan," lanjut Iskandar.

Kendati begitu, Iskandar mengimbau agar tak perlu terlampau khawatir dengan potensi pelebaran CAD di tahun ini. Sebab, defisit transaksi berjalan Indonesia pernah mencatat angka yang lebih buruk sebelumnya.

"Indonesia bahkan pernah mengalami CAD 4,24% pada kuartal-II 2013 dan kuartal-II 2014 sebesar 4,26%," tukasnya.

Toh, Iskandar menambahkan, saat ini aliran modal asing mulai masuk ke dalam negeri. Ini membuat nilai tukar rupiah maupun pasar saham jauh lebih bertenaga.

Di sisi lain, ia bilang, pemerintah pun akan tetap konsiten dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya dan terus memperkuat daya saing.

"Kebijakan tersebut bersama dengan kebijakan masif infrastruktur akan meningkatkan daya saing dan terciptanya industri hulu ke hilir yang kokoh dan punya daya saing. Sehingga meningkatkan ekspor dan mengurangi impor melalui substitusi barang impor," terang Iskandar.

Kebijakan-kebijakan yang ia maksud, antara lain program Biodisesel 20% (B20) dalam rangka mengurangi impor BBM dan memperluas pasar CPO, serta kebijakan kenaikan tarif PPh 22 terhadap barang konsumsi, dan insentif Tax Holiday.

"Semua kebijakan tersebut butuh waktu untuk melihat hasilnya secara penuh karena ketidakpastian global pun meningkat," tandas Iskandar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto