KONTAN.CO.ID - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) AAGN Puspayoga menegaskan, pada 2019 mendatang seluruh koperasi di Indonesia harus masuk dalam kategori sehat. Saat ini, dari 152.000 koperasi yang terdata, setengahnya dalam kondisi kurang sehat, setengahnya lagi dalam kondisi sehat.

Selain itu, sebanyak 40.000 lebih koperasi sudah dibubarkan karena tidak aktif, hanya papan nama, dan abal-abal.

Dia bilang, koperasi kurang sehat akan dibina agar kembali sehat. "Kalau tidak sehat juga, ya akan kita bubarkan. Karena, sesuai dengan arah Reformasi Total Koperasi, kita tidak berorientasi pada jumlah koperasi, melainkan pada kualitas koperasi," kata Puspayoga dalam keterangan tertulis terkait Rapat kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Menteri Koperasi dan UKM membahas pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian, di Jakarta, Senin (18/9).

Di raker yang dipimpin Ketua Sidang Ajiep Padindang dari DPD Sulawesi Selatan, Puspayoga menjelaskan, saat pertama dilantik sebagai menteri pada Oktober 2014, dirinya diberi tiga target oleh Presiden Jokowi.

Ketiganya adalah reformasi total koperasi, meningkatkan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dan meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia.

Dalam catatan Puspayoga, kontribusi koperasi pada PDB sudah mencapai 3,99% pada tahun 2016, naik dibanding tahun sebelumnya yang hanya 1,71%. Begitu juga rasio kewirausahaan sudah meningkat signifikan dari 1,55% menjadi 3,01%.

"Kami mentargetkan pada 2019, kontribusi koperasi pada PDB bisa melebihi angka 5%," paparnya.

Terkait pembiayaan, lanjut Puspayoga, pihaknya terus mengembangkan skema-skema pembiayaan bagi koperasi dan UMKM antara lain, kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro Indonesia (KUMI).

Dalam tahap awal pelaksanaan KUMI, Kementerian Koperasi dan UKM sudah menandatangani MoU dengan PBNU dan Muhammadiyah.

"Kami juga telah melakukan sosialisasi terkait KUMI kepada koperasi-koperasi yang akan dicalonkan sebagai penyalur kredit UMI sebanyak 60 koperasi dari berbagai daerah," kata Puspayoga.

Sedangkan mengenai Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, Menkop dan UKM mengakui, sebagian besar dana bergulir masih terkonsentrasi penyalurannya dialokasikan kepada koperasi dan UMKM di Pulau Jawa. Penyebabnya, terbatasnya sumber daya maunusia di LPDB.

Selain itu, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, bahwa LPDB KUMKM tidak bisa membuka unit-unit pelayanan di daerah. Sehingga, mengakibatkan pelayanan dan pinjaman dana bergulir serta pengawasannya sangat terbatas.

Meski begitu, Menkop dan UKM menjabarkan bahwa pada periode 2014 sampai 2017 berbagai upaya peningkatan pelayanan dan kemudahan akses pada LPDB KUMKM terus dikembangkan. Antara lain, menurunkan tingkat suku bunga sektor riil dari 6% menjadi 4% pertahun dan tingkat suku bunga untuk KSP dari 9% menjadi 7%.

"Mengenai NPL (kredit macet), periode pencairan 2015 hingga 31 Agustus 2017 sebesar 0,91%, masih jauh dari ambang batas toleransi yang ditetapkan Menteri Keuangan yaitu maksimal 5%," imbuh Puspayoga lagi.

Di samping itu, kata Menkop dan UKM, pihaknya juga melakukan program re-branding Koperasi, khususnya untuk kalangan generasi milenials usia 17-35 tahun.

"Karena, berdasarkan hasil sebuah survei, koperasi kurang populer di kalangan generasi milenials. Kami berharap, agar mereka paham dan mengetahui tentang kaidah - kaidah koperasi. Setelah itu, kami akan mendorong mereka untuk berkoperasi," tukas Puspayoga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia