JAKARTA. Proses mediasi First Travel dengan calon jemaah umrah yang menunggu kepastian pemberangkatannya kembali gagal. Sebab, manajemen penyelenggara jasa perjalanan ibadah umrah tersebut mangkir dari panggilan Kementerian Agama. "Alasannya tidak tahu dan tidak ada informasi dari kuasa hukum First Travel," kata Mustolih Siradj, Ketua Komnas Haji & Umrah, Senin (10/7). 

Klaim pihak First Travel, saat ini masih terdapat sekitar 25.000 jemaah umrah yang belum diberangkatkan. Oleh sebab itu, upaya mediasi ini penting untuk memastikan calon jemaah umrah.

Mustolih juga menganggap,  Kementerian Agama lambat dan tidak tegas dalam menindak kasus travel umrah yang bermasalah dan menelantarkan calon jemaahnya. Tapi sejauh ini, belum ada langkah pidana yang diambil terkait kasus First Travel.

Strategi CFX Menciptakan Ekosistem Aset Kripto yang Berkualitas

Namun Kepala Sub Direktorat Pembinaan Umrah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Arfi Hatim menepis anggapan bahwa Kemnag tak tegas. Dia menyatakan, proses penyelesain ini terus berjalan. Hanya masalah tahapan prosedur yang mengganjal. "Soalnya ada juga calon jemaah yang mau diberangkatkan," kata Arfi kepada KONTAN, Senin (10/7).

Jika First Travel diproses ke jalur hukum, efeknya pada pembekuan operasional. Ini justru merugikan calon jemaah umrah. Akibatnya, uang tidak bisa kembali. Itulah alasan  Kemnag berhati-hati mengambil tindakan terhadap First Travel.

Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Mulyo Widodo menambahkan, kasus First Travel sudah ditangani oleh tim khusus. "Harap bersabar," pintanya.

Mengenai penentuan tarif batas bawah umrah, Mulyo menyebutkan, hal itu bukan kewenangan kementeriannya. "Penetapan biaya bukan merupakan domain kami tetapi kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha," terang Widodo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati