KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen mengoptimalkan program desa migran produktif  (desmigratif) agar lebih maksimal. Sebab program ini dinilai dapat membangkitkan pembangunan ekonomi di desa. Untuk itu, pada 2019 ini, Kemnakar menargetkan 150 desa masuk program desmigratif.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Maruli Apul Hasoloan mengatakan, pada tahun 2017 lalu Kemnaker berhasil membina 122 desa, kemudian tahun 2018 telah membina 130 desa yang tersebar di 87 kabupaten dan 12 provinsi di Indonesia.

"Sehingga sampai akhir tahun lalu program ini sudah mencakup 252 desa dan rencananya pada tahun ini bertambah 150 desa lagi di desa kantong pekerja imigran Indonesia (PMI)," kata Maruli kepada Kontan.co.id, Selasa (15/1).

Adapun Kemnaker mencatat ada sebanyak 4.000 desa yang menjadi kantong-kantong PMI. Dengan begitu, Kemnaker perlu menggenjot lagi desa kantong PMI tersebut untuk menggagas program desmigratif.

Seperti diketahui, tujuan pemerintah menjalankan program desmigratif ini guna memberikan pelindungan terhadap pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri dan setelah bekerja dari luar negeri. Tak hanya itu, pelindungan terhadap PMI dan keluarganya juga menjadi salah satu prioritas program ini.

Untuk menyukseskan program ini, lanjut Maruli, Kemnaker tidak bisa bekerja sendirian. Hal ini juga perlu didukung oleh komitmen yang kuat dari pemerintah daerah (pemda). Dengan demikian, kendala yang dihadapi bisa dituntaskan bersama.

"Untuk mengoptimalkan program ini kami juga bekerjasama antar kementerian/lembaga," kata Maruli.

Program desmigratif diluncurkan Kemnaker pada 2016 silam. Ada empat pilar utama program desmigratif ini yaitu sebagai pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar negeri, community parenting untuk anak-anak pekerja migran dan pembentukan koperasi desmigratif.

Ke depan, Kemnaker juga akan fokus menumbuhkan kesadaran migrasi sehat sehingga dapat mengedepankan kegiatan sosialisasi dan pendataan. "Kami akui implementasi dari program ini masih menghadapi tantangan seperti diintimidasi calo dan agen ilegal. Nah ini yang harus kami benahi," jelas dia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli