JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemperin) mendesak PT Freeport Indonesia segera membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Desakan ini muncul dalam pertemuan Menteri Perindustrian M.S. Hidayat dengan Presiden Direktur Freeport Rozik B. Soetjipto di kantor Kemperin, Jakarta, akhir pekan lalu. Hidayat mengatakan, Freeport sudah mulai berupaya untuk membangun smelter. "Mereka sudah mengerti keinginan pemerintah dan mereka akan segera ke kantor pusatnya di Amerika Serikat untuk bicara soal pembangunan smelter," ujarnya usai pertemuan tersebut. Seperti diketahui, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan tambang membangun smelter tanpa terkecuali. Kebijakan ini merupakan bagian program hilirisasi tambang mineral mulai tahun depan. Cuma, Freeport sebagai pemegang kontrak karya meminta pemerintah memberikan keringanan yakni agar mereka tetap bisa ekspor konsentrat tanpa perlu membangun smelter. Tapi, Hidayat menegaskan, pemerintah hanya memberi dua opsi kepada perusahaan asal Amerika Serikat tersebut: tetap membangun smelter sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.
Kemperin desak Freeport segera bangun smelter
JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemperin) mendesak PT Freeport Indonesia segera membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Desakan ini muncul dalam pertemuan Menteri Perindustrian M.S. Hidayat dengan Presiden Direktur Freeport Rozik B. Soetjipto di kantor Kemperin, Jakarta, akhir pekan lalu. Hidayat mengatakan, Freeport sudah mulai berupaya untuk membangun smelter. "Mereka sudah mengerti keinginan pemerintah dan mereka akan segera ke kantor pusatnya di Amerika Serikat untuk bicara soal pembangunan smelter," ujarnya usai pertemuan tersebut. Seperti diketahui, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan tambang membangun smelter tanpa terkecuali. Kebijakan ini merupakan bagian program hilirisasi tambang mineral mulai tahun depan. Cuma, Freeport sebagai pemegang kontrak karya meminta pemerintah memberikan keringanan yakni agar mereka tetap bisa ekspor konsentrat tanpa perlu membangun smelter. Tapi, Hidayat menegaskan, pemerintah hanya memberi dua opsi kepada perusahaan asal Amerika Serikat tersebut: tetap membangun smelter sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.
