JAKARTA. Pemerintah akan memberikan izin perluasan industri nikel di kawasan industri Konawe (KIK). Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian (Kemperin) Imam Haryono mengatakan, pemerintah akan segera memberikan perizinan penambahan luas wilayah industri ke PT Virtue Dragon Nickel Industry. Rencana itu akan menambah izin PT Virtue Dragon Nickel Industry yang saat ini hanya mengantongi izin untuk dua fase pembangunan industri nikel. Fase pertama seluas 500 hektare (ha) dengan investasi US$ 1 miliar dan fase kedua seluas 700 ha dengan investasi US$ 2,5 miliar. Imam bilang PT Virtue Dragon Nickel Industry mengajukan penambahan lahan seluas 1.000 ha dengan total pengajuan izin pengelolaan lahan seluas 2.200 ha untuk dibangun Virtu Dragon Industrial Park. Namun lahan yang diajukan perusahaan nikel asal China itu harus menggeser lahan pertanian pangan berkelanjutan. Untuk itu kini Kemperin tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mencarikan wilayah pengganti.
Kemperin setuju perluasan industri nikel Konawe
JAKARTA. Pemerintah akan memberikan izin perluasan industri nikel di kawasan industri Konawe (KIK). Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian (Kemperin) Imam Haryono mengatakan, pemerintah akan segera memberikan perizinan penambahan luas wilayah industri ke PT Virtue Dragon Nickel Industry. Rencana itu akan menambah izin PT Virtue Dragon Nickel Industry yang saat ini hanya mengantongi izin untuk dua fase pembangunan industri nikel. Fase pertama seluas 500 hektare (ha) dengan investasi US$ 1 miliar dan fase kedua seluas 700 ha dengan investasi US$ 2,5 miliar. Imam bilang PT Virtue Dragon Nickel Industry mengajukan penambahan lahan seluas 1.000 ha dengan total pengajuan izin pengelolaan lahan seluas 2.200 ha untuk dibangun Virtu Dragon Industrial Park. Namun lahan yang diajukan perusahaan nikel asal China itu harus menggeser lahan pertanian pangan berkelanjutan. Untuk itu kini Kemperin tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mencarikan wilayah pengganti.