KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Harry Hikmat menegaskan transformasi sistem penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan kartu kombo KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) merupakan karya inovatif pertama di antara 72 negara yang menerapkan bantuan tunai bersyarat atau dikenal dengan Conditional Cash Transfer (CCT).

"Ini merupakan upaya restrukturisasi sistem perlindungan sosial komprehensif untuk target penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan", ungkapnya di hadapan pimpinan World Bank di Washington DC, Amerika Serikat melalui keterangan, Kamis (20/9).

Seminar tersebut dipimpin oleh Senior Director Social Protection and Jobs World Bank, Michal Rutkowski. Adapun yang menjadi pembahas yaitu Senior Advisor Social Protection and Jobs, Margaret Grosh dan Global Lead SPJ Delivery System, Kathy Lindert.

Dalam forum yag dihadiri 60 orang ahli dari berbagai divisi World Bank ini, Harry Hikmat menjelaskan bahwa KKS merupakan media penyaluran bansos PKH sekaligus sebagai platform program bantuan dan layanan sosial lainnya.

Kartu yang dikeluarkan oleh Himbara  (BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri) dapat merekam data penerima manfaat, berfungsi sebagai basic saving account (tabungan) dan memiliki dompet (e-wallet).

Harry menekankan kartu kombo tersebut dapat mengintegrasikan seluruh program bantuan sosial seperti BNT dan program perlindungan sosial lainnya berdasar pada Basis Data Terpadu.

Ahli analisis kebijakan dan statistik sosial ini menerangkan, sejak diluncurkan tahun 2007 PKH mengalami banyak perkembangan positif baik dalam reformasi kebijakan sistem maupun ekspansi program.

"Pada awal diluncurkan tahun 2007, PKH menyasar 392 KPM dengan anggaran 843 Milyar. Cakupan penerima dan anggaran yang digulirkan untuk PKH mengalami kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2018 menyasar 10 Juta KPM dengan anggaran bansosnya 17,4 Trilyun rupiah," terangnya.

Di tataran kebijakan, lanjut Harry, PKH telah diperkuat dengan pembaruan melalui Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Dengan pengenalan manfaat produk dan layanan keuangan formal bagi penerima manfaat sebagai tujuan PKH yang disesuaikan dengan upaya peningkatan  keuangan iklusif. Target sasaran PKH juga mencakup komponen kesejahteraan yakni Disabilitas dan Lanjut Usia.

Harry mengungkapkan Indonesia merupakan negara maritim dengan lebih dari 70 % wilayah perairan dan 13.667 pulau, oleh karenanya, Himbara merespon tantangan ini dengan meluncurkan teknologi interoperability yang memfasilitasi KPM mencairkan bantuan di daerah terpencil melalui bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri) tanpa pemotongan biaya administratif.

Tidak hanya itu, Electronic Data Capture (EDC) offline juga dikembangkan untuk merespon blank spot berbasis android, layanan jemput bola ke wilayah-wilayah terpencil juga dilakukan seperti BRI Ship Deck dan program distribusi ke masyarakat langsung lanjutnya.

Editor: Yudho Winarto