KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemsos) menargetkan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap awal bisa disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia hingga 90% sampai akhir Januari 2019 ini.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, pencairan bansos ini sejatinya telah dilakukan mulai 10 Januari 2019, dimulai di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur yang langsung dibagikan Presiden Joko Widodo kepada kepada 1.115 keluarga. Selanjutnya, wilayah Garut juga menyusul pemberian bansos tersebut.

Secara efektif, kata Harry, mulai minggu kedua Januari 2019 penyaluran bansos telah dilakukan pemerintah. Sementara, di akhir bulan ini Kemsos berharap pencairan bisa terlaksana hingga sebesar 90% di berbagai daerah di Indonesia.

"Minggu keempat Januari ini, kami harapkan pencairan sudah 90% yang menyebar di seluruh daerah. Pencairan cepat karena ini kan penerima lama yang pernah menerima, jadi begitu tahu langsung ambil di ATM, outlet maupun agen," kata Harry kepada Kontan.co.id, Rabu (23/1).

Sebagai informasi, target penerima bantuan PKH tahun ini maksimal sebanyak 10 juta keluarga. Angka tersebut berasal dari hasil validasi sejak akhir tahun 2018 di kisaran 9,8 juta keluarga dan tambahan slot untuk buffer. Serta untuk keluarga yang terdampak bencana alam dan masuk kategori kurang sejahtera sebanyak 200.000 keluarga. Sementara, proses pencairan PKH tahun 2019 ini dibagi menjadi empat tahap yakni pada Januari, April, Juli dan Oktober.

Untuk menjangkau daerah yang sulit jaringan, Kemsos juga memberi keleluasaan kepada masyarakat dengan menarik bansos dengan sistem electronic data capture (EDC) offline yang bekerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).

"Ada edisi online ini menjawab persoalan untuk pencairan di daerah sulit jaringan. Prinsip non tunai bisa diterapkan," jelasnya.

Untuk tahap awal, edisi offline ini berada di Jawa Barat dan Jawa Timur. Selanjutnya akan diterapkan di beberapa daerah yang kesulitan jaringan untuk mengambil bansos secara online. Kemsos menghindari pencairan bansos secara kolektif oleh seseorang atau pendamping. Dengan begitu, penerima bersangkutan yang hanya bisa mengambil dana PKH ini.

Di sisi lain, agar dana PKH ini tepat sasaran, Kemsos juga meng-update data penerima secara detail. Pemerintah menerapkan skema non flat dalam bantuan sosial program PKH ini.

"Datanya harus update, benar enggak pencairan Januari ini ibunya masih hamil atau sudah melahirkan atau tadinya usia dini sudah SD. Perubahan itu harus diperhatikan," imbuh Harry.

Sekedar tahu, dalam skema non flat atau bervariasi, bantuan disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Skema ini untuk KPM bagi ibu yang sedang hamil, mempunyai anak balita, tinggal bersama lansia dan tinggal bersama disabilitas mendapatkan bantuan tambahan Rp 2,4 juta per jiwa per tahun. Sementara untuk KPM yang mempunyai anak SD mendapatkan bantuan tambahan per tahun Rp 900.000 per jiwa, anak SMP Rp 1,5 juta per jiwa dan SMA Rp 2 juta per jiwa.

Selain bantuan berdasarkan komponen PKH, setiap keluarga mendapatkan bantuan tetap Rp 550.000 per tahun. Sementara itu, KPM yang tinggal di daerah sulit dan terpencil mendapatkan bantuan tetap Rp 1 juta per tahun. Ketentuan bantuan diberikan maksimal bagi empat orang per keluarga untuk komponen apa pun yang dimiliki KPM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat