Kemtan akan kontrol peredaran daging ayam



JAKARTA. Kementerian Pertanian tak ingin harga ayam ajrut-ajrutan. Karenanya instansi ini ingin mengontrol peredaran daging ayam agar bisa memastikan suplai dan kebutuhan di pasar.

Seperi kita tahu harga daging ayam sempat melambung tinggi, hingga sempat melambung hingga Rp 45.000 per kilogram, kini kembali turun. Bahkan di tingkat peternak cuma Rp 15.000 per kilogram (kg).  Harga tersebut di bawah harga pokok produksi (HPP) peternak yang diklaim kisaran Rp 18.000-Rp 18.500 per kg.

Kementerian Pertanian menegaskan sudah memiliki dasar untuk mengontrol peredaran daging ayam ini dengan menerapkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26/2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras.


Regulasi ini mengatur keseimbangan antara supply-demand daging ayam di pasaran, serta kontrol secara  ketat  terhadap impor grand grand parent stock (GGPS) dan grand parent stock (GPS), dan kepastian peternak mendapatkan suplai day old chicken (DOC) dari breeder, minimal enam bulan ke depan kepada pembibit.

Aturan ini sempat tidak jalan karena ada kesalahan administrasi. Kemtan berjanji segera memperbaikinya dalam waktu dekat.

Direktur Budidaya dan Perbibitan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kemtan, Surahman Suwandi mengatakan, akan mendorong pengawasan terhadap peredaran DOC dan impor GGPS dan GPS yang selama ini menjadi penyebab kelebihan produksi ayam, yang membuat harga anjlok. "Kami juga mendorong masyarakat mengonsumsi ayam dan telur. Perlu mengubah persepsi masyarakat kalau makan ayam dan telur itu sehat," ujarnya, Jumat (5/8).

Surahman menjelaskan, konsumsi daging ayam telah menjadi salah satu pemenuhan protein terbesar di Indonesia. Ia bilang, ayam ras menyumbang 55% daging dan 71% telur. Sedangkan ayam buras menyumbang 11% daging dan 11% telur.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia, Anton Supit menuturkan, tantangan industri perunggasan saat ini ada pada kondisi harga pakan dan keseimbangan antara permintaan dan suplai, sehingga pemerintah perlu mengatur dan tidak diserahkan ke mekanisme pasar. Ia juga berharap tidak terjadi lagi perang harga yang dapat membunuh peternak rakyat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini