KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kemtan) Bambang meminta supaya sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) tidak disamakan dengan sistem sertifikasi lain.

Bambang mengatakan, sertifikasi ISPO ini tak hanya menyasar produk akhir namun seluruh proses, di mana mulai dari kebun tetap dikawal oleh pemerintah.

"Jadi bila hanya dibandingkan dengan sertifikasi yang hanya end product, ya ISPO jauh lebih terhormat," tutur Bambang, Selasa (18/99).

Meski begitu, Bambang pun menuturkan bila Indonesia tak harus menolak sistem sertifikasi yang lain. Menurutnya, sertifikasi tersebut tetap membawa kebaikan bagi perkelapasawitan Indonesia.

"Sertifikasi lain jangan ditolak, tetapi ISPO adalah integritas bangsa," jelas Bambang.

Adanya sertifikasi ISPO ini dianggap sebagai salah satu upaya untuk membenahi kelapa sawit di Indoensia. Ini pun sebagai salah satu upaya Indonesia untuk melawan terpaan kampanye negatif dari berbagai negara.

Pasalnya, adanya sertifikasi ISPO ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit di Indonesia dijalankan dengan tata kelola yang baik.

Hingga saat ini, Komisi ISPO telah menyerahkan 413 sertifikat kepada 397 perusahaan sawit, 1 asosiasi pekebun swadaya, 2 KUD pekebun swadaya dan 3 KUD Plasma.

Total luas lahan yang sudah mendapat sertifikat ISPO sebesar 2,349 juta hektare dan produksi crude palm oil (CPO) sebesar 10,2 juta hektare.

Bambang pun menyoroti produksi ISPO yang masih 25% dari total produksi. "Ini masih ada sekitar 75% yang belum ISPO. 75% harus kita perhatikan. Kalau sudah 100% baru kita bisa berbangga," tandas Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto