JAKARTA. Pembubaran Management Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) ternyata tidak serta merta membuat perusahaan eks anggota IPOP menurunkan standar pembelian Crude Palm Oil (CPO) dan Tandan Buah Segara (TBS) dari petani sawit dan perusahaan sawit. 

Meskipun tidak tergabung dalam satu manajemen lagi, setiap perusahaan masih berupaya mempertahankan citranya di pasar global terkait kebijakan pelestarian lingkungan sesuai tuntutan pasar luar negeri.

Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kemtan) mengultimatum anggota eks IPOP untuk tidak menggunakan standar lain dalam membeli produk CPO dan TBS di Indonesia. 

Kemtan mengatakan, standar yang ditentukan oleh pemerintah adalah The Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). 

"Standar cuma satu-satunya ISPO, kalau ada yang menetapkan standar sendiri akan kami berikan teguran keras," ujar Gamal, Rabu (13/7).

Gamal mengatakan, manajemen IPOP telah resmi bubar. Karena itu, anggota eks IPOP tidak lagi boleh menggunakan standar tersebut dalam beroperasi di Indonesia. 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga sudah mengajukan agar ISPO diangkat menjadi Peraturan Presiden (Perpres), sehingga berlaku mengikat bagi seluruh industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Selama ini, keputusan ISPO hanya didasarkan pada keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kemtan.

Menurut Gamal, asing tidak boleh mengintervensi kebijakan yang berlaku di Indonesia. Ia juga meminta perusahaan sawit tidak khawatir kalau produknya tidak laku. Sebab, Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia dan menguasai 50% pangsa pasar CPO global. 

Karena itu, Indonesia akan memperluas pasar CPO ke Pakistan, India, dan Timur Tengah. 

"Kita jangan terlalu takut dengan dunia luar, ini negara sendiri, nomor satu penghasil CPO dunia, pasti laku," tambahnya.

Freddy Widjaya, Direktur PT Asian Agri mengatakan, meskipun sudah tidak menjadi anggota IPOP lagi, tapi Asian Agri tetap pada komitmen sustainability perusahaan. 

"Terlebih dalam pemberdayaan petani plasma dan swadaya yang bermitra dengan kami, serta mewujudkan 100% keterlacakan rantai pasok," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan