JAKARTA. Industri sawit tanah air kembali digempur isu negatif dari Uni Eropa. Sebelumnya, di awal tahun 2017, penggunaan minyak sawit diisukan dapat memicu penyakit kanker Kini, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit. Alasannya, bisnis sawit Indonesia dinilai masih menciptakan banyak masalah, seperti deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM. Parlemen Eropa mencatat, 46% impor minyak sawit digunakan untuk memproduksi biofuel. Produksi tersebut membutuhkan sekitar satu juta hektare (ha) tanah tropis. Penggunaan lahan yang cukup banyak ini diduga akan memicu deforestasi berkepanjangan.
Di samping itu, sebagian besar produksi global minyak sawit dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan standar sosial yang memadai. Pandangan jika perusahaan sawit sering menggunakan pekerja anak serta banyak konflik lahan membuat Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi ini. Menanggapi gempuran negatif tersebut Menteri Pertanian, Amran Sulaiman meminta agar pihak Uni Eropa tidak ikut campur soal sektor sawit tanah air. Pasalnya, Indonesia telah memiliki dua standar untuk mengupayakan sawit lestari, yakni Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO). "Tidak usah mencampuri urusan pertanian kita. Kita sudah punya standar sendiri Dan sudah sepakat dengan Malaysia untuk RSPO. Jika digabung, total produksi minyak sawit Indonesia dan Malaysia bisa 80% dari produksi minyak sawit dunia," jelas Amran. Ia menegaskan, justru resolusi tersebut yang secara tidak langsung bakal merusak lingkungan. Jika akibat isu ini harga Crude Palm Oil (CPO) turun, komunitas petani sawit yang berjumlah sekitar 30 juta akan meninggalkan sawit dan bergerak ke hutan untuk mencari pendapatan baru. "Artinya gerakan tersebut akan merusak hutan karena para petani merambah hutan, mencari kehidupan baru. Siapa yang bisa halangi kalau 30 juta bergerak?" kata Amran.
Amran mengaku telah membicarakan hal ini dengan Menteri Pertanian Jerman, Spanyol dan Denmark. Ada banyak komunitas petani dan pedagang yang bergantung pada CPO. "Mereka jauh lebih penting bukan hanya memperhatikan orang utan. Jadi pendekatannya jangan hanya deforestasi, tapi
community welfare," ungkapnya. Saat ini, Indonesia telah mengalihkan CPO untuk biofuel, dengan rincian, B20 sebanyak 7 juta ton dan B30 sebesar 13 juta ton. "Kami himbau ke seluruh eksportir, agar negara-negara yang mengganggu, dikurangi ekspornya ke sana," ujar Amran. Ia meyakini bahwa ekspor CPO dan produk turunannya akan tetap stabil meski diterpa resolusi parlemen Uni Eropa. "Tidak akan terganggu. Buktinya, untuk ekspor ke Perancis bisa sekitar 200.000 ton tahun ini," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto
