JAKARTA. Data pangan Kementerian Pertanian (Kemtan) diragukan oleh beberapa pengamat pertanian dan perekonomian. Bahkan, Ekonom Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri kerap melontarkan kritik tajam soal data Kemtan di beberapa forum.

Kemtan kerap mengklaim peningkatan produksi pertanian sebagai indikator keberahasilan. "Nyatanya harga pangan di Indonesia masih tinggi. Logika ekonomi, kalau produksi meningkat, harga otomatis akan turun," ungkap Faisal, Jumat (17/3).

Di samping itu, indeks nilai tukar kesejahteraan petani menunjukkan kecenderungan menurun. Ia meragukan validitas dan tingkat akurasi data Kemtan, terutama data produksi dan luas lahan. Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri belum berani merilis data produksi pangan 2016.

"Perlu ada reformasi data. Tidak hanya di Kementerian Pertanian, tetapi di seluruh lembaga pemerintah, agar program dan anggarannya relay sasaran," tuturnya.

Tak hanya Faisal Basri yang gerah soal data Kemtan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati juga mengungkapkan perlu ada pembenahan data. "Membenahi data sebenarnya mudah, kuncinya satu, kejujuran," tuturnya.

Ia mengungkapkan jika semua data pada dasarnya bersifat natural, tinggal bagaimana menginterpretasikan sesuai dengan kepentingan masing-masing. "Yang jadi persoalan saat ini, tiap Kementerian, bahkan dinas pertanian daerah punya KPI (Key Performance Indicator) masing-masing," kata Enny.

Karena KPI di tiap Kementerian dan dinas pertanian daerah, maka tujuan akhirnya tidak seragam. Enny berpendapat jika KPI wajib diperbaiki dan berlakunya serentak. Soal data, Pemerintah bisa percayakan pada satu saluran, misal BPS.

Yang jadi pekerjaan rumah bersama untuk memperbaiki data, bukan hanya soal metodologi. "Lebih kepada bagaimana menjamin kualitas pengambilan datanya, kualitas surveyor ya. Kalau datanya sampah, bagaimana representasinya?" ujar Enny.

Editor: Yudho Winarto