JAKARTA. Berbenah, itulah yang dilakukan Departemen Kehutanan (Dephut) setelah mendapatkan opini disclaimer alias "tidak memberikan pendapat" dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut. Dephut memang pantas malu mendapat opini disclaimer, pasalnya dengan kata lain BPK menganggap laporan keuangan Dephut masih mengandung terlalu banyak hal yang tidak jelas, sehingga tidak layak untuk diaudit.Salah satu caranya adalah Dephut akan membereskan barang milik negara (BMN) yang berada di bawah lingkungan departemennya. Dephut berencana membuat rencana kerja menyeluruh terkait pengelolaan BMN yang melibatkan Departemen Keuangan.Fokus pembenahan laporan keuangan Dephut difokuskan ke pengelolaan BMN senilai Rp2,2 triliun. Hanya saja, data BMN tersebut tidak diakui oleh BPK sebagai nilai yang valid. Pasalnya, bukti di lapangan dan catatan buku tidak sesuai atau bahkan tidak tercatat.
