KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengungkapkan, pihaknya mendapatkan jatah pemangkasan anggaran sebesar Rp 184,9 Miliar dari pagu awal yang diusulkan sebesar Rp 392,9 miliar di tahun 2025.

Hal tersebut diungkapnya saat rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).

"Berdasarkan hasil rapat dengan Dirjen Anggaran tanggal 11 Februari 2025, Kementerian PANRB perlu melakukan efisiensi sebesar Rp 184,9 miliar dari pagi awal sebesar Rp 392,9 miliar sehingga anggaran setelah efisiensi Rp 208,08 miliar," ujar Rini.

KKI 2025 Fasilitasi Business Matching UMKM Rp 224 Miliar

Baca Juga: KPK: Anggaran Tahun 2025 Kena Efisiensi Rp 201 Miliar

Rini mengungkapkan, pemangkasan anggaran tersebut tidak mengganggu pos anggaran belanja pegawai, yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 133 miliar. Dengan demikian, kata dia, pagu Kementerian PANRB setelah direkonstruksi menjadi Rp 75,05 miliar.

"Anggaran tersebut untuk mendukung program teknis, dukungan manajemen dan dukungan operasional kantor," ungkapnya.

Rini menyebutkan, efisien di tubuh Kementerian PANRB menyasar pada dua program, di antaranya Program Dukungan Manajemen yang dipangkas Rp 71,71 miliar. Sebelumnya pagu awal program tersebut mencapai Rp 251,08 miliar.

Baca Juga: Pemangkasan Anggaran Tanpa Perencanaan yang Tepat Bisa Perburuk Fiskal Indonesia

Program berikutnya yakni Program Kebijakan Pembinaan Profesi dan Tata Kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdampak pemangkasan sebesar Rp 28,71 menjadi Rp 113,18 miliar, dari pagu awal sebesar Rp 141,89 miliar.

Lebih lanjut, Rini menambahkan, efisiensi yang terjadi ini tak bakal mengganggu efektivitas program di Kementerian PANRB.

"Untuk memastikan efektivitas program tentunya kami akan melakukan beberapa strategi terutama menerapkan share program dan outcome dari lingkungan Kementerian PANRB," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News