KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) meminta kepada pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap data mutakhir dalam proses penentuan kenaikan cukai tembakau. 

Permintaan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan ekonomi dan dampak sosial di masyarakat.

Kinerja Industri Hasil Tembakau dan Tantangannya

Direktur Utama HM Sampoerna, Ivan Cahyadi, mengungkapkan bahwa industri hasil tembakau saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh dinamika pasar. 

Meskipun pertumbuhan ekonomi relatif stabil, daya beli konsumen dewasa secara keseluruhan cenderung melemah. 

Baca Juga: Beban Pokok Naik, Laba HM Sampoerna (HMSP) Anjlok 11,5%

Hal ini tercermin dalam penurunan volume penjualan dan laba bersih perseroan sebesar 3% dan 11,6% masing-masing dibandingkan semester I 2023.

"Tantangan industri hasil tembakau juga ditambah dengan tekanan kenaikan tarif cukai sebesar dua digit jauh di atas tingkat inflasi, dan semakin melebarnya jarak tarif cukai antar segmen," kata Ivan dalam paparan publik, Senin (28/7).

Dampak Kenaikan Tarif Cukai

Kenaikan tarif cukai yang cukup tinggi ini menyebabkan peralihan konsumsi dari produk Golongan 1, yang dikenakan tarif cukai paling tinggi, ke produk yang lebih murah (downtrading). 

Fenomena ini juga disertai dengan maraknya peredaran rokok ilegal. 

Pangsa pasar segmen di bawah Golongan 1 pada semester I 2024 telah mencapai lebih dari 44%, bertumbuh lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2017.

"Kami berharap pemerintah terus melanjutkan kebijakan cukai hasil tembakau multi-years berdasarkan parameter ekonomi yang jelas, seperti tingkat inflasi serta mempertimbangkan daya beli masyarakat untuk pemberantasan rokok ilegal secara berkelanjutan," terang Ivan.

Permintaan Dukungan untuk Segmen Padat Karya

Selain itu, HM Sampoerna juga meminta pemerintah untuk melanjutkan kebijakan yang mendukung kontinuitas segmen padat karya, seperti Sigaret Kretek Tangan (SKT). 

Perusahaan berharap akselerasi downtrading yang terus berlanjut dapat dihentikan. 

Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan cukai serta mendukung inovasi di industri hasil tembakau.

"Ini akan punya dampak bukan hanya terhadap industri tembakau, tapi industri hasil tembakau tentunya terpapar dari kondisi ekonomi," pungksnya.

Dengan pendekatan yang lebih berimbang dan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan sosial, diharapkan pemerintah dapat menciptakan kebijakan cukai yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .