KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha Maghfiruha Rachbini menyoroti kekosongan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) yang telah terjadi hampir dua tahun terakhir.

Apalagi baru-baru ini Presiden AS Donald Trump resmi menerapkan tarif timbal balik (resiprokal) ke sejumlah negara mitra dagangnya termasuk Indonesia yang terkena tarif sebesar 32%.

Eisha mengungkapkan bahwa Duta Besar RI untuk Indonesia punya peran yang sangat penting untuk melakukan negosiasi-negosiasi, terutama dalam kondisi penerapan tarif saat ini.

Frekuensi Transaksi BCA UMKM Fest 2025 Melejit, Buktikan Optimisme di Indonesia

“Peran penting Dubes sebagai perwakilan/representasi Indonesia di luar negeri, termasuk AS, terutama untuk negosiasi kepentingan Indonesia di negara tersebut,” ujarnya kepada KONTAN, Minggu (6/4).

Baca Juga: Efek Tarif Resiprokal 32% Donald Trump, Penerimaan Pajak Bisa Hilang Rp 10 Triliun

Eisha pun meminta agar pemerintah perlu segera mengangkat Dubes baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Dengan begitu, kata dia, proses negosiasi bisa segera dilakukan dengan cermat.

“Perlu segera mengangkat Dubes RI, dengan urgensi kondisi tarif AS, Dubes dan tim negosiasi perlu menjadi garda terdepan untuk kepentingan Indonesia,” terangnya.

Di sisi lain, Eisha menambahkan, terkait penerapan tarif yang dikenakan oleh AS untuk RI, maka hal paling mendesak yang perlu dilakukan oleh pemerintah ialah negosiasi. Pasalnya, lanjut Eisha, negara-negara lain telah memiliki strategi antisipasi sebelum tarif AS diterapkan.

Baca Juga: Cermati Efek Tarif Impor Tinggi Donald Trump ke Pasar Modal

“Vietnam sudah langsung bergerak, bahkan sebelum diberlakukan tarif mereka sudah memiliki langkah-langkah antisipasi. Kedua, memperkuat kerja sama regional seperti ASEAN, BRICS untuk memperluas pasar ekspor Indonesia, juga inisiasi pasar negara non tradisional,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Trump resmi menaikkan tarif timbal balik ke sejumlah negara mitra dagang pada 2 April 2025 waktu setempat. Rinciannya, China sebesar 34%, Uni Eropa 20%, Kamboja 49%, Vietnam 46%, Sri Lanka 44%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, Taiwan 32% serta Indonesia sebesar 32%.

Baca Juga: Prabowo Persilakan Airlangga dan Sri Mulyani Tanggapi Kebijakan Tarif Impor Trump

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News