KONTAN.CO.ID -JAKARTA.   Menteri Badan Usaha Milik Negara  Erick Thohir angkat suara atas rumor yang beredar di pasar. Berhembus kabar,Erick menerima uang sampai Rp200 miliar dalam mengurus kasus PT Asuransi Jiwasraya.

Erick kepada junalis mengatakan, ia bungkam atas kasus yang membelit Jiwasraya bikan lantaran sudah menerime rente yang kabarnya berkisar Rp 200 miliar. "Saya boleh nih agak curhat dikit, bukannya baper. Kemarin, saya bungkam soal Jiwasraya karena saya kasih kesempatan untuk UMKM jualan, nanti Jiwasraya ada (waktu lain), cuma teman-teman bilang bungkam," ungkapnya, Senin (23/12).

Erick mengaku santai tuduhan menerima  uang senilai Rp100 miliar sampai Rp200 miliar saat membenahi Jiwasraya. Ia hanya ingin masalah perusahaan asuransi negara tidak terus menerus dipolitisasi. "Terus ada kabar Erick Thohir terima duit Rp100 miliar, Rp200 miliar, eh duit dari mana terimanya?” ujarnya kesal.

 Erick minta kasus Jiwasraya tak dipolitisasi lantaran Erick mengaku bahwa Kementerian BUMN bekerja secara objektif dan tidak ada niat memanipulasi. “Orang kami ingin betulin kok, jadi tolong konteksnya," kata Erick lagi.

Masalah keuangan Jiwasraya memang terus menggelinding. Tahun ini,  Jiwasraya bahkan dipastikan gagal membayar kewajibannya untuk membayar polis sebesar Rp 12,4 triliun. Jumlah ini dipastikan akan membengkak lantaran tahun depan, produk asuransi JS Saving Plan juga akan jatuh tempo.

Kondisi ini akan semakin parah lantaran rasio solvabilitas Jiwasraya juga mengenaskan. Butuh lebih Rp 32 triliun bagi Jiwasraya agar mampu memenuhi ketentuan Risk Based Capital (RBC) yakni 120%. 

Risk based capital adalah rasio pengukuran batas tingkat solvabilitasyang disyaratkan dalam intuk mengukur tingkat kesehatan keuangan asuransi. Semakin besar RBC asuransi menggambarkan perusahaan tersebut mampu menjamin risiko atas pembayaran kewajiban asuransi maupun reasuransinya.  Sampai saat ini, rasio minimalnya adalah 120% dari kewajibannya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kesempatan acap mengatakab bahwa masalah Jiwasraya bukan masalah yang mudah diselesaikan karena sudah berlangsung sejak 10 tahun lalu. "Ini adalah persoalan yang sudah lama sekali mungkin 10 tahun yang lalu, problem ini sudah, yang mungkin tiga tahun ini sebetulnya kami sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini. Tapi ini bukan masalah yang ringan," ujar Jokowi, Rabu (18/12). Kendati masalah adalah masalah lama, Jokowi mengklaim bahwa pemerintah sejatinya sudah turun tangan. Penanganan masalah asuransi pelat merah itu dilakukan sejak era Kabinet Kerja hingga berlanjut ke Kabinet Indonesia Maju.

Saat ini, penyelesaian masalah keuangan di Jiwasraya sudah diserahkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir. Jokowi mempersilakan aparat hukum untuk ikut turun tangan menyelesaikan masalah Jiwasraya yang bersinggungan dengan urusan hukum.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Titis Nurdiana