KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) sebagai organisasi yang menaungi para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) sektor tekstil dan konveksi menyampaikan keprihatinan mendalam atas kenaikan harga bahan baku utama yang terjadi secara simultan dalam beberapa bulan terakhir. Ketua Umum IPKB, Nandi Herdiaman mengatakan bahwa beberapa bahan baku pakaian seperti kain, karet, serta plastik (polyester) mengalami lonjakan harga 30-60% dibandingkan periode normal. “Kenaikan ini bukan sekadar menekan biaya produksi — melainkan mengancam keberlangsungan usaha anggota kami di lapangan,” ungkap Nandi kepada Kontan, Kamis (09/04/2026).
Baca Juga: Konflik Timteng Tekan Harga Bahan Baku, Darya-Varia (DVLA) Siapkan Strategi Mitigasi Bagi IKM konveksi, ketiga komponen tersebut adalah tulang punggung produksi: kain sebagai bahan utama, karet sebagai penunjang (kerah, manset, pinggang), dan plastik sebagai kemasan akhir yang menjaga kualitas produk hingga ke konsumen. “Ketika ketiganya naik bersamaan, struktur biaya produksi anggota kami meningkat rata-rata Rp7.000-Rp12.000 per potong, sementara margin keuntungan mereka hanya berada di kisaran Rp5.000-Rp9.000 per potong,” tambahnya. Kondisi ini menjadi fatal karena sebagian besar anggota asosiasi kini bertumpu pada penjualan melalui platform
e-commerce. Di ekosistem tersebut, perang harga berlangsung sangat ketat. “Produk dari luar negeri maupun produsen berskala besar dengan akses bahan baku langsung dari pabrik mampu menawarkan harga jual di bawah HPP (harga pokok produksi) IKM kami. Ketika IKM mencoba menyesuaikan harga jual dengan kenaikan bahan baku, algoritma marketplace langsung menurunkan visibilitas produk mereka, order anjlok, dan
cashflow terhenti,” katanya. Menurutnya, jika harga bahan baku Tekstil mengalami kenaikan tinggi dan dalam jangka waktu panjang, maka dampak berantai yang dapat terjadi pada sentra-sentra konveksi di Indonesia adalah sebagai berikut: 1. IKM terjebak di posisi jual rugi atau tidak jual sama sekali. Menahan harga berarti kehilangan margin, menaikkan harga berarti kehilangan pasar. 2. Penurunan volume produksi. Banyak anggota memilih mengurangi produksi hingga 40-50% karena tidak sanggup menanggung risiko stok tidak laku di harga baru. 3. PHK diam-diam. Untuk menekan biaya, penjahit borongan dan tenaga packing dirumahkan, padahal sektor ini menyerap banyak tenaga kerja perempuan dan pemuda di daerah.
Baca Juga: Penjualan usmile Indonesia Meningkat 182% Saat Ramadan “Ironisnya, konsumen di e-commerce tidak melihat bahwa kenaikan harga bahan baku adalah penyebabnya. Yang mereka lihat hanya selisih Rp5.000-Rp10.000 dengan produk impor atau pabrikan besar. Akibatnya, brand lokal IKM yang dibangun bertahun-tahun kalah bukan karena kualitas, tapi karena tidak bisa ikut perang harga,” katanya. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa skema stabilisasi harga bahan baku, akses pembelian kolektif, atau proteksi di platform e-commerce bagi produk tekstil yang berasal dari IKM lokal, IPKB menilai bahwa Indonesia berisiko kehilangan satu mata rantai industri padat karya yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah. Sebelumnya, dalam catatan Kontan, Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) kembali menghadapi tekanan berat setelah konflik Timur Tengah mengerek harga minyak dunia hingga sekitar US$ 110 per barel. Kenaikan harga energi ini berdampak langsung pada bahan baku utama industri tekstil, terutama untuk produksi polyester. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengungkapkan, harga paraxylene, bahan baku utama polyester, saat ini sudah berada di level US$ 1.300 per ton. Angka tersebut melonjak sekitar 40% dibandingkan dua minggu sebelumnya. “Harga paraxylene saat ini sudah di US$ 1.300 per ton atau naik sekitar 40% dari dua minggu yang lalu,” ujar Redma. Di sisi lain, Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil) menyebut kondisi ini terjadi akibat kegagalan pemerintah dalam menjaga ekosistem industri tekstil nasional, terutama dalam melindungi pasar domestik dari banjir produk impor. Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil Agus Riyanto mengatakan, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), dalam lima tahun terakhir impor benang naik 84% dan impor kain naik 50%. “Banjir impor tersebut menjadi penyebab deindustrialisasi di sektor industri ini,” kata Agus.
Ia menilai lonjakan impor menjadi faktor dominan yang menekan keberlangsungan pabrik lokal. Agus bahkan menyebut kebijakan substitusi impor yang selama ini digaungkan pemerintah tidak berjalan sesuai tujuan. “Program substitusi impor yang digembar-gemborkan sudah gagal total. Pasar kita dikuasai barang impor,” ungkap Agus.
Baca Juga: Pasar Otomotif RI Mulai Bergeser ke EV, Kemenperin: Merek Jepang Harus Adaptif Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
