KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate menjadi 5,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026 dinilai sebagai langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus mempertahankan ketahanan ekonomi domestik di tengah tekanan global yang meningkat. Ekonom Bank Danamon Indonesia Hosianna Evalita Situmorang mengatakan, kenaikan BI-Rate sebesar 25 basis poin tersebut menunjukkan fokus BI terhadap stabilitas nilai tukar di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, lonjakan harga energi, dan arus keluar modal dari negara berkembang. “Langkah ini menegaskan kembali fokus BI terhadap stabilitas nilai tukar di tengah meningkatnya tensi Amerika Serikat–Iran, kenaikan harga energi, dan arus keluar modal dari emerging markets,” ujar Hosianna, Rabu (20/5/2026).
Baca Juga: Prabowo Sindir Izin Usaha Indonesia Bisa Dua Tahun Padahal Malaysia Cuma Dua Minggu Menurut Hosianna, langkah BI menaikkan suku bunga lebih tinggi dari ekspektasi pasar itu juga merupakan upaya bank sentral untuk tetap berada di depan kurva (
ahead of the curve), terutama setelah depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mencapai sekitar 5,7% secara
year to date (YTD). Ia mengingatkan, pelemahan rupiah yang terlalu dalam berpotensi meningkatkan
imported inflation dan menekan daya beli masyarakat. “Pelemahan rupiah yang berlebihan dapat meningkatkan peluang kenaikan harga Pertamax 92, Pertamax Green 95, tarif listrik, daging merah, gandum, dan plastik sebagai kontributor utama inflasi,” katanya. Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI disebut akan memperkuat intervensi di pasar valas melalui instrumen spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), dan offshore non-deliverable forward (NDF). Selain itu, BI juga menaikkan suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tenor 12 bulan menjadi 6,45%. Di tengah pengetatan moneter tersebut, BI tetap menjaga likuiditas sistem keuangan. Sepanjang tahun berjalan, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI tercatat mencapai Rp 140,57 triliun, termasuk Rp 73,28 triliun di pasar sekunder. Hosianna menilai kondisi likuiditas domestik masih cukup longgar. Hal itu tercermin dari insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang mencapai Rp 424,7 triliun. Selain itu, suku bunga kredit masih terjaga rendah di level 8,73%, sementara pertumbuhan kredit meningkat menjadi 9,98% secara tahunan pada April 2026. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat menjadi 13,55% yoy. “Meski siklus bisnis cenderung melambat, ekspansi Uang Primer (M0) tetap berada di atas target BI sebesar 10%, yakni mencapai 14,1% yoy, sementara M2 tumbuh 9,7% YoY. Ini menandakan ekspansi ekonomi domestik masih berlanjut,” jelasnya.
Baca Juga: Prabowo Perketat Ekspor SDA, Bidik Selamatkan US$150 Miliar per Tahun Dari sisi inflasi, inflasi April 2026 tercatat melandai menjadi 2,42% YoY dengan inflasi inti sebesar 2,44%. Namun, tekanan inflasi dinilai masih perlu diwaspadai, terutama akibat harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang masih berada di atas US$ 100 per barel, potensi El Nino kuat pada Juni 2026, serta penyesuaian tarif listrik pada Juli 2026.
Meski BI memperketat kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial akomodatif tetap dipertahankan. BI akan melanjutkan pelonggaran formula Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan memberikan tambahan insentif KLM maksimal 0,5% dari DPK bagi bank yang memenuhi kriteria tertentu mulai Agustus 2026. Hosianna pun optimistis prospek ekonomi Indonesia pada 2026 tetap terjaga, didukung kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang dinilai masih kondusif. “Didukung kebijakan fiskal yang ekspansif, prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia pada 2026 tetap konstruktif,” pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 