KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat kebijakan moneter yang tidak biasa sepanjang Mei hingga Juni 2026. Di balik derasnya aliran dana asing ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), pelaku pasar mulai mencermati potensi efek crowding out terhadap obligasi pemerintah, khususnya di tenor jangka pendek. 

Diketahui, dalam kurun waktu sebulan, BI menaikkan suku bunga acuan sebanyak tiga kali berturut-turut dengan total kenaikan kumulatif 100 bps, dari 4,75% menjadi 5,75%. Prioritas utama kebijakan ini adalah stabilisasi nilai tukar rupiah, yang sempat menyentuh level terendah sepanjang sejarah di kisaran Rp 18.175 per dolar AS pada 8 Juni 2026.

Respons pasar terhadap kenaikan suku bunga terlihat cukup cepat. Kepemilikan asing pada SRBI meningkat dari Rp 114,05 triliun pada Desember 2025 menjadi Rp 238,09 triliun per 15 Juni 2026, atau naik Rp 124,04 triliun secara YTD. 

Baca Juga: Ada Enam Perusahaan Mau IPO, Tiga Calon Emiten Ini Menjadi Favorit Analis

Khusus sejak akhir Mei hingga 15 Juni, kepemilikan asing di SRBI bertambah Rp 21,61 triliun dalam kurang dari dua pekan, dengan imbal hasil SRBI pada lelang 24 Juni 2026 tercatat di 7,36% untuk tenor 6 bulan, 7,54% untuk tenor 9 bulan, dan 7,70% untuk tenor 12 bulan. 

Efek serupa juga terlihat pada pasar obligasi pemerintah. Sebelum serangkaian rate hike, outflow asing di pasar SBN tercatat Rp 11,36 triliun YTD per 19 Mei 2026. Pasca kenaikan suku bunga, angka tersebut menyusut menjadi Rp 4,35 triliun YTD per 22 Juni 2026. 

Yield SBN tenor 10 tahun per 24 Juni tercatat di 7,24%, naik dari 6,09% pada awal tahun.

Di sisi lain, kenaikan suku bunga yang agresif turut membentuk pola tidak biasa pada yield curve: yield SUN tenor 1 tahun di 7,17% justru melampaui tenor 2 tahun di 7,12% dan tenor 3 tahun di 7,09%, sebelum kembali naik ke 7,24% pada tenor 10 tahun, mencerminkan besarnya tekanan kebijakan moneter pada instrumen jangka pendek. 

Di tengah pengetatan moneter ini, pemerintah menggelontorkan stimulus fiskal senilai Rp 26,34 triliun pada 22 Juni 2026 untuk menopang konsumsi domestik. 

Chief Investment Officer PT Inovasi Finansial Teknologi (Makmur), Stefanus Dennis Winarto, berpandangan penerbitan SRBI dalam volume besar sebagai instrumen stabilisasi turut memunculkan fenomena crowding out di pasar obligasi jangka pendek yang perlu dicermati investor. 

Baca Juga: RMKE Dapat Restu RUPSLB Untuk Eksekusi Stock Split Rasio 1:5

“Instrumen ini secara tidak langsung meng-crowd out SBN jangka pendek pemerintah. Investor cenderung beralih ke SRBI yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi pada tenor serupa, sehingga yield di segmen jangka pendek ikut terdorong naik,” ujar Stefanus dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Sehingga, kondisi ini membentuk siklus yang bersifat reflexive, rupiah melemah, BI menerbitkan lebih banyak SRBI, yield jangka pendek naik, dan permintaan terhadap rupiah semakin tergerus.

Dalam kondisi suku bunga yang masih tinggi dan ketidakpastian pasar yang belum sepenuhnya mereda, Stefanus menilai pendekatan investasi yang selektif dan terukur semakin relevan untuk dipertimbangkan. 

"Yield SBN tenor 10 tahun yang berada di kisaran 7,2% saat ini jauh lebih tinggi dibanding level awal tahun sebesar 6,09%. Meskipun telah turun dari puncaknya di 7,5% pada 9 Juni 2026, level tersebut masih mencerminkan premi risiko yang cukup signifikan dan membuka peluang menarik bagi investor yang ingin masuk ke instrumen pendapatan tetap," ujar Stefanus. 

Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan pengelolaan yang lebih aktif dalam menavigasi kondisi pasar saat ini. 

Baca Juga: Tuntaskan Dual Listing, Merdeka Gold (EMAS) Resmi Tercatat di Bursa Saham Hong Kon

Maka di kondisi pasar obligasi yang volatile ini, Stefanus memberikan saran kepada investor untuk mencermati reksadana pendapatan tetap (RDPT) dengan pengelolaan yang lebih aktif, sebab berpotensi lebih optimal karena manajer investasi dapat merespons perubahan yield secara lebih fleksibel dan memanfaatkan peluang yang muncul. 

Lalu bagi investor yang mengutamakan likuiditas, reksadana pasar uang (RDPU) tetap relevan sebagai instrumen penempatan dana sambil mencermati perkembangan kondisi makro lebih lanjut. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News