KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, telah menerima usulan dari  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk penambahan anggaran subsidi energi, yakni dari sisi solar dan listrik.

Oleh karena itu, pemerintah akan menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tidak menaikkan tarif listrik sampai 2019 mendatang.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, apabila telah diputuskan penambahan subsidi ini, efeknya ke Indonesia ialah upgrade rating jadi lebih susah. Sebab, kebijakan reformasi subsidi energi ini telah menuai apresiasi positif dari sejumlah lembaga internasional, seperti Bank Dunia dan lembaga pemeringkatan yang mengerek peringkat kredit Indonesia ke level layak investasi.

“Pasti ada efeknya upgrade rating jadi lebih susah, tapi ini memang trade-off yang berat. Kalau harga BBM dinaikkan, tidak populis. Jadi harus ada pengorbanan antara subsidi BBM atau proyek infrastruktur,” kata Bhima kepada KONTAN, Selasa (6/3).

Adapun menurutnya, pemotongan dana transfer daerah tidak mungkin dilakukan juga. Sebab, ada pilkada pada tahun ini.

Head of Industry and Regional Research Department Office of Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani mengatakan bahwa penambahan subsidi bisa berdampak negatif pada kenaikan rating.

“Iya itu mungkin menjadi nilai minus bagi penilaian lembaga rating,” ujarnya.

Di sisi lain, Bhima mengatakan, untuk jaga daya beli masyarakat kelas bawah memang dibutuhkan tambahan subsidi energi dan menjaga inflasi administered price, tapi yang perlu dicatat untuk BBM subsidi porsinya saat ini makin menurun.

“Sekarang pertalite dan pertamax makin dominan. Di beberapa daerah bahkan sulit cari yang subsidi. Kalau BBM non subsidinya disesuaikan terus menurut minyak dunia, efeknya juga besar ke inflasi,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia