KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tarif KRL Jabodetabek dinilai perlu penyesuaian lantaran belum mengalami kenaikan sejak 2016. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam menghitung penyesuaian tarif KRL Jabodetabek. Salah satunya mengenai subsidi
public service obligation (PSO). Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, tarif KRL Jabodetabek yang baru tidak perlu diberikan subsidi PSO lantaran mayoritas penggunanya berasal dari kalangan pekerja yang memiliki penghasilan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari survei yang dilakukan LM FEUI tahun 2016. Sebanyak 63,78% penumpang KRL Jabodetabek memiliki penghasilan Rp 3 juta-Rp 7 juta per bulan. Kemudian penelitian yang dilakukan Dwi Ardianta, Hengki Purwoto, dan Agunan Samosir dalam Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik Trisakti tahun 2022 menyimpulkan, pemberian subsidi PSO KRL Jabodetabek tidak tepat sasaran karena sekitar 60% penggunanya berasal dari kelompok mampu.
"Volume penumpang KRL Jabodetabek tidak terpengaruh terhadap penyesuaian atau kenaikan tarif terutama pada kelompok masyarakat mampu," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (3/5). Djoko mengatakan, karakteristik penumpang (KRL Jabodetabek) didominasi oleh kelompok berpenghasilan tinggi dan jenis perjalanan komuter yang bersifat inelastis. Nilai elastisitas terhadap tarif KRL Jabodetabek tergantung pada karakter perjalanan, karakter penumpang, karakter dan layanan kota, dan besaran dan arah perubahan tarif.
Baca Juga: KCI Menunggu Restu Kemenhub Soal Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Jika subsidi PSO tidak diberikan pada tarif KRL Jabodetabek, maka anggaran subsidi itu bisa dialihkan untuk menambah anggaran bus perintis. Pada 2023, pemerintah menganggarkan PSO perkeretaapian sebanyak Rp 3,5 triliun dengan Rp 1,6 triliun untuk KRL Jabodetabek. Sementara itu di tahun yang sama, pemerintah hanya menganggarkan untuk bus perintis di 36 provinsi sebesar Rp 177 miliar atau hanya 11% dari anggaran PSO KRL Jabodetabek. "Sungguh tidak berimbang. Kepentingan layanan transportasi umum daerah 3T (Terdepan, Tertinggal dan Terluar) se-Indonesia kalah jauh ketimbang warga Jabodetabek," ucap Djoko. Meski tarif KRL Jabodetabek tidak perlu disubsidi, dia juga menyarankan agar PT KAI Commuter (KCI) membuka pendaftaran bagi masyarakat yang membutuhkan tarif khusus. Misalnya seperti yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada bus Trans Jateng dimana tarif normal sebesar Rp 4.000 tapi bisa turun menjadi Rp 2.000 untuk penumpang dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan buruh. "Solusi agar masyarakat lemah tidak terbebani dengan kenaikan tarif KRL Jabodetabek, PT KCI bisa menerapkan cara yang diberlakukan Pemprov Jawa Tengah (Trans Jateng) dan Pemkot. Semarang (Trans Semarang) dalam memberikan subsidi penumpang bus," tuturnya. Nantinya, bagi masyarakat yang masuk dalam kategori tarif khusus, dapat mendaftar dengan mentertakan KTP, surat keterangan dari tempat bekerja atau RT setempat. Tentunya juga harus ada pengenaan sanksi apabila ditemukan penumpang tarif khusus yang memalsukan datanya. Sanksinya dapat berupa pencabutan tarif khusus atau tidak diperbolehkan menggunakan angkutan untuk sementara waktu.
Baca Juga: Siap-Siap, Pemerintah Bakal Mengerek Tarif KRL Jabodetabek Sebelumnya, Kemenhub tengah mengkaji kenaikan tarif KRL Jabodetabek. Dalam kajiannya, Kemenhub mempertimbangkan berbagai hal. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, saat ini pembahasan masih terus dilakukan sehingga pihaknya tidak dapat memastikan kapan tepatnya rencana penyesuaian tarif KRL Jabodetabek bakal dilakukan. "Sedang dalam pembahasan bersama
stakeholders. Belum dipastikan kapan akan direalisasikan," ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (3/3).
Adita mengungkapkan, dalam kajiannya Kemenhub mempertimbangkan pendapat dari masyarakat. Hal ini agar kenaikan tarif KRL Jabodetabek tidak memberatkan masyarakat, mengingat KRL merupakan moda transportasi yang sehari-hari digunakan masyarakat. "Yang penting dalam pembahasan itu kami menangkap suara masyarakat juga. Mengenai penerapannya tentu akan mempertimbangkan berbagai hal," ucapnya. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Wahyu T.Rahmawati
