KONTAN.CO.ID - Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dianggap masih memiliki berbagai kendala. Hal tersebut disampaikan oleh Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV DPR. Dia bilang, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program ini belum bisa dinilai akibat pelaksanaannya yang terkesan buru-buru dan tidak ada uji coba. BPNT ini dimulai pada 2017. Dimana ditargetkan penyalurannya mencapai 44 kota hingga akhir tahun, dimana terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa, dan 3 kota di wilayah timur dan target penyaluran sebesar 1,286 juta KPM senilai Rp 1,7 triliun. Sebelumnya, Perum Bulog melakukan penyaluran rastra (beras sejahtera). Melalui program BPNT ini, maka program rastra yang sempat ada akan turut diintegrasikan di dalamnya. Khaeron menilai, pergantian program rastra ini kurang tepat karena untuk mendapatkan kebutuhan pangannya, masyarakat harus memiliki kartu keluarga sejahtera.
Kendala hantui bansos nontunai
KONTAN.CO.ID - Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dianggap masih memiliki berbagai kendala. Hal tersebut disampaikan oleh Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV DPR. Dia bilang, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program ini belum bisa dinilai akibat pelaksanaannya yang terkesan buru-buru dan tidak ada uji coba. BPNT ini dimulai pada 2017. Dimana ditargetkan penyalurannya mencapai 44 kota hingga akhir tahun, dimana terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa, dan 3 kota di wilayah timur dan target penyaluran sebesar 1,286 juta KPM senilai Rp 1,7 triliun. Sebelumnya, Perum Bulog melakukan penyaluran rastra (beras sejahtera). Melalui program BPNT ini, maka program rastra yang sempat ada akan turut diintegrasikan di dalamnya. Khaeron menilai, pergantian program rastra ini kurang tepat karena untuk mendapatkan kebutuhan pangannya, masyarakat harus memiliki kartu keluarga sejahtera.