KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan penerapan mandatori biodiesel B40 atau campuran 40% minyak kelapa sawit dengan 60% bahan bakar solar mengalami kendala karena beberapa faktor.

Kendala pertama terjadi karena adanya keterbatasan dana subsidi atau dana insentif dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) atau yang kini telah berganti nama menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan dana subsidi BPDP yang berasal dari Pungutan Ekspor (PE) hanya mampu memberikan subdisi kepada separuh dari produksi B40, atau untuk kapasitas Public Service Obligation (PSO). "Kita mengupayakan bahwa keterbatasan dana insentif yang hanya di-cover separuh oleh BPDP ini tidak berdampak kepada sektor non-PSO," kata dia dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komples Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/02).

BNI Hadirkan Fitur Simponi di wondr by BNI Permudah Pengelolaan Dana Pensiun

Baca Juga: Prodia (PRDA) Siapkan IPO Proline dalam 2-3 Tahun ke Depan Meski begitu, Eniya menekankan, kendala biaya tidak akan berpengaruh pada kapasitas biodiesel untuk non-PSO. Asal tahu saja, dalam catatan Kontan, di awal tahun 2025, Kementerian ESDM telah mengumumkan total kuota biodiesel sebanyak 15,6 juta kilo liter (kL). Dengan total alokasi yang didanai pemerintah atau alokasi untuk PSO yang hanya setengahnya, yaitu sebanyak 7,55 kL saja. Selain masalah anggaran, keterbatasan kemampuan produksi dari 28 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) juga mempengaruhi penyaluran B40 tahun ini. "Kita sudah  berhitung untuk seluruh BUBBN, sebanyak 28 perusahaan itu mempunyai kapasiti faktor yang tinggi. Jadi pabriknya hampir penuh, sekitar 80% bergerak untuk memenuhi B40," jelas Eniya. Kendala lain kata Eniya karena adanya masalah pada proses transportasi di lapangan yang membuat kapal-kapal pengangkut biodiesel mengalami keterlambatan penyaluran. "Saat ini kita bisa mengidentifikasi mungkin moda transportasi. Kadang-kadang kapal terlambat satu hari ataupun keterbatasan di wilayah karena lokasi," katanya. Selain itu, masih terdapat tahap penyesuaian pada penyimpanan biodiesel karena persentase bahan bakar nabati yang bertambah bertambah 5% dari sebelumnya hanya 35% untuk B35. Lebih detail, Eniya bilang pihaknya tengah membuat analisa mengenai penerapan B40 yang akan diumumkan pada Maret 2025. "Kita memang sedang menganalisa lagi karena ada keputusan pemerintah untuk membuat review program B40 ini sepanjang 3 bulan. Jadi nanti Maret (2025) kita akan lihat bagaimana progres dari B40 ini," jelasnya. 

Baca Juga: Airlangga Hartarto Pastikan Program B40 Berlaku Mulai Tahun Depan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News