KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Para pemimpin dunia, termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) bertemu di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perubahan iklim COP 26 di Glasgow, Skotlandia. KTT ini berlangsung pada 31 Oktober - 12 November 2021 untuk melakukan negosiasi penurunan emisi global karbon dioksida. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Ketua Tim Percepatan Industri Nasional Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai, menjelaskan salah satu cara untuk memenuhi tujuan tersebut adalah melalui dukungan penuh terhadap infrastruktur kendaraan listrik. "Transportasi yang selama ini menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil, menyumbang emisi yang sangat besar. Oleh karena itu, kendaraan listrik menjadi solusi. Ini pastinya akan mengurangi emisi di Indonesia," ujar Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam siaran persnya, Jumat (12/1).
Indonesia memang punya garis pantai sangat panjang dan hutan yang luas. Dua hal itu adalah modal besar untuk karbon. Namun, dengan mengakselerasi program mobil listrik, dampaknya akan lebih signifikan. Bahkan, bukan tidak mungkin, target net zero karbon pada 2060 bisa dicapai.
Baca Juga: COP26 serukan transisi energi ramah lingkungan, begini tanggapan Gaikindo dan APM Tahun ini saja, menurut Satryo, konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional diperkirakan mencapai 75,27 juta kilo liter (KL). Sebesar 26,3 juta KL untuk BBM bersubsidi dan 48,97 juta KL untuk non subsidi. Jika program mobil listrik nasional bisa dicapai, maka konsumsi BBM akan berkurang dan emisi bisa dikurangi secara signifikan. Meskipun keberadaanya masih sangat jarang ditemukan di jalan umum, namun mobil listrik bukan barang baru di Indonesia. Pada tahun 1989, mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, sudah berhasil membuat mobil listrik bertenaga sel surya.
Target 2028
Selain itu, pada tahun 2012, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat itu dijabat Dahlan Iskan, memperkenalkan sekaligus menguji coba mobil listrik karya anak bangsa, yakni Tuxuci. Lalu, pada tahun 2019 lalu, Presiden Jokowi juga sudah mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan. Sebelumnya, pada tahun lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) KBL Berbasis Baterai. Baca Juga:
COP26 momentum Indonesia jadi negara destinasi Green Investment "Target kami pada 2028 sudah ada produk mobil listrik nasional. Selain itu, semua kendaraan pemerintah, mulai tahun ini atau tahun depan, akan secara bertahap diganti menjadi kendaraan listrik," ujar Agus ketika itu. Sebenarnya, menurut Satryo, sejak sekitar seratus tahun lalu, sudah diproduksi massal di dunia. Namun, karena kendala di infrastruktur pendukung, mobil listrik kalah dengan mobil berbahan bakar fosil. Pada 1905 sebagian besar kendaraan komersial adalah kendaraan listrik, promosi ditujukan kepada kaum wanita, di mana kendaraan listrik adalah bersih, mudah dioperasikan, dan tak ada gas buang. Pada 1910, harga kendaraan listrik sama dengan kendaraan berbahan bakar fosil untuk tipe dan kapasitas yang sama. Untuk jarak tempuh, kendaraan listrik mampu mencapai 145 kilometer pada 1910. Jika pada masa itu sudah ada stasiun pertukaran baterai, di mana dalam waktu singkat baterai yang sudah lemah diganti dengan baterai yang sudah diisi ulang, masa depan kendaraan listrik akan cerah.
Baca Juga: Terbang ke-3 negara, Jokowi hadiri KTT G20 hingga konferensi perubahan iklim "Kalau waktu itu ada stasiun pengisian baterai, seperti halnya stasiun bahan bakar fosil, kendaraan listrik bisa tetap bertahan sampai sekarang, bahkan lebih pesat lagi perkembangannya," ujar Satryo. Hanya saja, pada dekade tahun 1920-an, kendaraan listrik mati suri dengan alasan keterbatasan jarak tempuh dan harga lebih mahal ketimbang kendaraan berbahan bakar fosil. Alasan utama yang membuat mobil listrik kalah dari mobil berbahan bakar fosil, adalah kelangkaan infrastruktur pengisian listrik.
Satryo menambahkan, saat ini jumlah stasiun pengisian listrik masih menjadi kendala bagi konsumen kendaraan listrik. Ini terutama yang melakukan perjalanan jarak jauh. Meski begitu, kesenjangan infrastruktur sudah berkurang. Infrastruktur kendaraan listrik memang penting untuk pengembangan mobil listrik. Jadi, jika pabrik sudah berproduksi, stasiun pengisian listrik untuk mobil listrik sudah tersedia. Alhasil, masyarakat tidak perlu khawatir mengendarai mobil listrik. "Perlu diberikan insentif bagi para pemilik mobil listrik, mungkin dalam bentuk pajak. Sehingga, mobil harga mobil listrik bisa terjangkau. Jadi, masyarakat punya minat untuk membeli dan berdampak positif terhadap industri mobil listrik," tandas Satryo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Dikky Setiawan
