KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara mengunjungi Istana Negara untuk menjelaskan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II 2017 kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam penyampaiannya, Moermahadi menjelaskan, pihaknya menemukan hasil pemeriksaan yang signifikan pada pemerintah pusat dalam pengelolaan tata niaga impor pangan yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Adapun dari hasil itu, BPK menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern Kemendag belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun sayangnya, Moermahadi belum membicarakan secara jelas terkait hal tersebut.

Tak hanya soal tata niaga impor, BPK juga melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Hasil pemeriksaannya menyimpulkan pengelola pungutan dan penggunaan dana perkebunan pada BPDPKS selama 2015-2017 belum didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan," ungkapnya, Kamis (5/4).

Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas upaya penanganan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Hasilnya menunjukkan upaya Kemenkumham dalam penanganan pada lapas dan rutan under capacity belum sepenuhnya efektif dalam aspek regulasi, kebijakan dan komitmen, organisasi, dukungan SDM, dukungan sarana prasarana dan kerjasama pihak ketiga.

Adapun pertemuan yang berlangsung pada pukul 10.45 WIB itu saat ini masih berlangsung. Turut mendampingi Presiden yakni Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia