Kepala BAKOM Sebut Pemerintah Akan Lawan Perbuatan Makar



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan mengatakan pemerintah akan melawan segala tindakan yang mengarah pada perbuatan makar. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara.

Syahganda menyampaikan pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat dan tokoh nasional belakangan ini.

Ia menilai peristiwa tersebut merupakan persoalan serius yang tidak dapat ditoleransi karena dinilai tidak hanya mengarah pada tindakan makar, tetapi juga membahayakan keselamatan Presiden.


Oleh karena itu, pemerintah akan terus berupaya menjaga keselamatan Presiden dengan melawan segala bentuk tindakan yang diduga mengarah pada makar.

"Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan persoalan serius yang tidak bisa ditoleransi, karena hal itu sudah mengarah ke tindakan makar. Kita harus melawan segala bentuk makar," ujar Syahganda dalam pernyataan resmi, Kamis (5/11/2026).

Baca Juga: Istana Sebut Kasus Penyadapan Mengarah ke Makar

Ia melanjutkan bahwa Presiden merupakan simbol negara sekaligus representasi kedaulatan bangsa yang wajib dijaga dan dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, pengkhianatan yang dilakukan pejabat negara terhadap Presiden perlu dipandang sebagai pengkhianatan terhadap negara dan konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah akan menindak setiap perbuatan semacam itu melalui penegakan hukum secara tegas.

"Setiap tindakan yang berpotensi mengancam keamanan, keselamatan, dan kewibawaan Presiden harus diusut secara objektif, transparan, dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," papar dia.

Pada kesempatan yang sama, ia mengajak seluruh elemen bangsa dan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta keutuhan bangsa.

"Jangan biarkan ambisi-ambisi kekuasaan membuat kita mentolerir politik busuk, tanpa moral dan bisa  memecah-belah persatuan kita," pungkasnya.

Baca Juga: Kasus Penyadapan Presiden Jadi Momentum Pemerintah Perketat Regulasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News